Sukses

Rasio Utang Sudah Lampu Merah

Pinjaman negara-negara donatur dapat menyelamatkan RAPBN 2001 yang mengalami defisit. Namun, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto saat ini mencapai 90 persen.

Liputan6.com, Jakarta: Komitmen dari negara-negara donatur yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia untuk pinjaman sebesar US$ 4,8 miliar dapat menyelamatkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2001 yang mengalami defisit. Meskid demikian, tambahan utang tersebut akan membuat rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto saat ini sudah mencapai 90 persen. Pernyataan tersebut disampaikan pengamat ekonomi Umar Juoro, baru-baru ini, di Jakarta.

Sebenarnya, menurut Umar, komitmen pinjaman CGI sebesar US$ 4,8 miliar dan bantuan hibah sebesar US$ 530 juta dalam sidang di Tokyo, Jepang, yang berakhir Rabu kemarin telah menambah jumlah total utang pemerintah. Menurut data Bank Indonesia, hingga Mei tahun 2000, jumlah utang pemerintah telah mencapai US$ 75,1 miliar, sementara utang kalangan swasta mencapai US$ 68,2 miliar. Dengan demikian, total utang Indonesia telah mencapai US$ 143,3 miliar. Menurut perhitungan Umar, dengan jumlah total utang tersebut, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 90 persen. Angka ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab, telah jauh melampaui angka Debt Service Ratio (DSR) yang ideal sebesar 25 persen.

Apalagi, menurut Umar, untuk bisa menarik investasi yang mendorong ekonomi, Indonesia harus secara serius mengurangi rasio hutang terhadap PDB. Lagipula, target pemerintah sebesar 65 persen pada tahun 2000 harus dapat dicapai secara bertahap

Selain itu, Umar juga menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan kontrol terhadap kemungkinan kebocoran dana bantuan yang diperkirakan akan mencapai 10-15 persen karena adanya penggelembungan nilai. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya inefisiensi program yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tak akan menjadi prioritas.

Dia juga menegaskan, dengan komitmen pinjaman CGI yang diperoleh sekitar Rp 35 triliun, masih lebih kecil dari jumlah cicilan yang harus dibayar sebesar Rp 36 triliun. Artinya, dengan utang tersebut, pemerintah masih mengalami Negatif Capital Inflow sebesar Rp 1 triliun.(BMI/Arfan Yap Bano dan Gatot Setiawan)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.