Ahok: DPRD DKI Jakarta Tidak Perlu Bangun Opini di Televisi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyoroti pernyataan-pernyataan sejumlah anggota DPRD yang menjadi pembicara di beberapa program televisi membahas perihal kisruh APBD DKI. Dia meminta anggota dewan untuk tidak bersikeras agar anggaran diduga 'siluman" sejumlah Rp 12,1 triliun tetap masuk dalam APBD DKI 2015 dengan membangun opini warga.

"Kalau mereka (DPRD) tetap ngotot masukin yang Rp 12,1 triliun. Kan tidak masuk akal. Saya kira nggak perlu lagi bangun-bangun opini di televisi. Kan kita sudah buka nih," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Ahok mengatakan, yang terpenting saat ini adalah pembahasan tentang hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap draf APBD 2015, antara Pemprov DKI dengan Banggar DPRD.

Apakah nanti ada kesepakatan menerima hasil evaluasi itu atau kedua belah pihak bersikukuh dengan argumen masing-masing atau deadlock, maka tergantung dalam pembicaraan tersebut. Dia menegaskan, tidak ada kompromi untuk Rp 12,1 triliun.

Dia yakin, warga Jakarta juga tidak mungkin setuju masuknya anggaran 'siluman' tersebut karena tak masuk akal. Ditambah lagi, Polda Metro Jaya menurut dia telah telah menyita Rp 1,5 triliun dari saksi kasus dugaan korupsi pengadaan UPS pada APBD DKI 2014. Sehingga, Ahok mengatakan tak ada untungnya DPRD membangun citra di media.

"Kalau DPRD ngotot lagi nih di televisi, saya lihat di televisi dia ngotot lagi. Kan bisa eksekutif menolak," tutur Ahok.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah kembali mengirim draf APBD 2015 kepada Pemprov DKI Jakarta. Ia meminta Pemprov DKI dan DPRD kembali bermusyawarah terkait penyelesaian kisruh dan perbedaan pandangan mengenai APBD 2015.

"‎Sudah kami teken tadi siang. Kami mengirimkan ke DKI dalam waktu 7 hari. Kalau mau, Pemda DKI dan DPRD musyawarah lagi, ya. Tapi kalau nggak mau ya sudah pakai saja anggaran 2014," ujar Tjahjo di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Rabu 11 Maret 2015. (Mvi/Ein)