Mendagri Temukan Anggaran 'Siluman' APBD DKI 2015?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui ada pengajuan anggaran dalam APBD 2013 dan 2014, yang seharusnya tidak diperkenankan diajukan kembali dalam APBD DKI 2015.

"Dirjen (Keuangan Daerah) sudah merevisi secara lengkap, detail, secara keseluruhan tidak terjadi permasalahan. Memang kalau kita runut di anggaran 2013 dan 2014, ada hal-hal yang seharusnya tidak terulang kembali di 2015," jelas Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Menurut Tjahjo, sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo atau Jokowi, setiap sen anggaran daerah adalah uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Namun, ia tak menyebutkan secara detail anggaran apa yang tidak seharusnya dimasukkan kembali itu.

"Silakan masukkan (anggaran) apapun, tapi ada evaluasi skala prioritas. Itu harus sesuai dengan aturan perundangan yang ada," imbau dia.

Namun, Tjahjo menegaskan, jangan sampai APBD DKI 2015 tersandera sehingga merugikan masyakarat. Termasuk PNS DKI yang menjadi terhambat gajinya karena APBD belum bisa digunakan.

Tjahjo sendiri berniat membuka forum dialog untuk Pemprov DKI dan DPRD, agar masalah ini segera terselesaikan. Jika deadlock atau buntu, maka pagu anggaran 2014 yang akan digunakan.

"Pak Presiden menggariskan jangan sampai (APBD) molor waktunya. Pertanggungjawaban clean and clear. Administrasi anggaran harus secepatnya," tandas Tjahjo.

Perseteruan antara DPRD dan Ahok bermula dari laporan APBD DKI 2015 yang diajukan Ahok kepada Kemendagri menggunakan sistem e-budgeting, guna mencegah penyelewengan di jajarannya. Namun DPRD DKI keberatan.

Ahok menengarai ada anggaran 'siluman' yang disisipkan DPRD DKI dalam APBD tersebut, karena tetap ngotot menggunakan sistem lama. Ahok akhirnya melaporkan dugaan anggaran 'siluman' itu ke KPK pada pekan lalu, dengan membawa dokumen sebagai bukti.

DPRD DKI Jakarta melalui kuasa hukumnya kini telah menyiapkan beberapa laporan ke Bareskrim Polri dan KPK. Ahok dinilai melanggar hukum, yakni pemalsuan dokumen APBD DKI 2015, pencemaran nama baik, dan percobaan suap. Semua laporan itu akan disampaikan pada Senin mendatang.

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD DKI Jakarta juga tidak mau kalah dengan Ahok. Mereka akan melaporkan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Pemprov DKI ke Bareskrim Polri dan KPK. Salah satunya, dugaan suap senilai Rp 12,7 triliun. (Rmn/Sun)