3 Alasan Komisi Pemantau Pemilu Tolak Pilkada oleh DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah aktivis dari beberapa LSM pemantau Pemilu yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pemilu (KP2) sepakat untuk menolak usulan sejumlah anggota DPR dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menghapus Pilkada langsung dalam RUU Pilkada yang akan disahkan para 25 September mendatang.

Juru bicara KP2, Jeirry Sumampow dari Komite Pemilih Indonesia‎ (Tepi) mengatakan penghapusan pilkada langsung merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

Ada beberapa alasan yang membuat KP2 menolak pilkada tak langsung. Pertama, pemilihan di DPRD tak sesuai dengan semangat reformasi dan pilkada langsung justru merupakan koreksi terhadap pemilihan di DPRD yang selama ini dipraktikkan pada masa Orde Baru.

"Kedua, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tak sinkron dengan desain sistem otonomi daerah yang sekarang sedang kita laksanakan," ujar Jeirry dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (14/9/2014).

Alasan ketiga, lanjut Jeirry, jika pemilihan melalui DPRD, kepala daerah nantinya tidak akan lagi bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung, akan tetapi berpindah ke segelintir elite politik di DPRD yang belum tentu dapat merupakan wakil rakyat yang sesungguhnya.

Sebab selama ini, menurutnya, lebih banyak anggota DPRD berprilaku sebagai wakil rakyat yang formal karena terpaksa harus dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, tapi bukan wakil rakyat yang sesungguhnya.

"Dalam konteks itu, alasan-alasan yang sering dikemukakan, terlihat hanya untuk melegitimasi hasrat politik untuk berkuasa dan mengingkari aspirasi rakyat," ucapnya.

Alasan ketiga, lanjut Jeirry, yakni pemilihan secara langsung selama ini dinilai telah mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang memiliki komitmen sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Upaya Kuasai Jabatan>>>

2 dari 2 halaman

Upaya Kuasai Jabatan

Dia pun menilai, penolakan Pilkada langsung hanya sebagai upaya para politisi Senayan yang kebanyakan merupakan elite partai ingin menguasai jabatan kepala daerah tanpa melalui mekanisme langsung oleh rakyat.

"Ini kemauan elite saja, kalau di tataran bawah rakyat pada umumnya senang dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebab melalui itu, rakyat dapat dengan sebenarnya menjalankan kedaulatan mereka dengan cara terlibat secara langsung untuk menentukan siapa kepala daerah yang layak memimpin daerah mereka," ucapnya.

Untuk itu, menjelang sidang pengesahan RUU Pilkada, Jeirry meminta agar para politisi Senayan yang selama ini mendukung penghapusan pilkada langsung untuk‎ memperhatikan suara masyarakat sipil yang menginginkan pilkada tetap diikuti oleh rakyat.

"Keinginan masyarakat sipil yang tinggi untuk memilih sendiri pemimpinnya harus diakomodasi dan direpresentasikan oleh partai politik sebagai perwakilannya," ucapnya.

Jeirry pun menilai pilkada melalui DPRD hanya akan melanggengkan kekuasaan lokal hanya diisi elite-elite Parpol yang tercerabut dari rakyatnya. Menurutnya, Pilkada langsung semestinya menjadi pesta rakyat dan kehendak rakyat untuk menentukan pemimpinnya dan tidak bisa digantikan dengan Pilkada yang dipilih oleh DPRD.

"Pilkada langsung dapat membangun kedekatan pemimpin dengan rakyat, membangun kontrak politik dan menagih janji kepala daerah sehingga akuntabilitas kepemimpinan daerah dapat berlangsung secara maksimal," tandas Jeirry.