Eropa Bakal Perkuat Hak Penumpang Pesawat, dari Kompensasi Delay hingga Aturan Bawa Bagasi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Parlemen Eropa mendukung rancangan undang-undang yang meningkatkan hak penumpang pesawat yang pembahasannya ditunda lebih dari 15 tahun. Dua isu yang paling disorot adalah soal kompensasi bagi penumpang yang terkena delay penerbangan dan aturan bawa bagasi kecil ke dalam pesawat.

Mayoritas anggota parlemen Uni Eropa mendukung proposal yang dibahas selama satu dekade pada Rabu, 21 Januari 2026, dengan perolehan 632 suara mendukung dan 15 suara menolak. Dengan begitu, maskapai penerbangan akan diwajibkan membayar kompensasi finansial kepada penumpang atas keterlambatan tiga jam dan mengizinkan mereka membawa sejumlah kecil bagasi kabin secara gratis.

Kebijakan itu disambut baik kelompok konsumen yang didukung para anggota parlemen Uni Eropa di Strasbourg. Tapi, maskapai penerbangan mengkritik kebijakan tersebut dengan alasan bahwa aturan tersebut hanya akan membuat penerbangan lebih mahal baik bagi maskapai penerbangan maupun penumpang. Mereka juga menolak karena menganggap hal itu bisa membuat bangkrut.

Sikap resisten maskapai penerbangan atas perbaikan hak-hak penumpang membuat proses pembahasan revisi menjadi alot, molor selama hampir 15 tahun. Industri penerbangan menekan para anggota parlemen yang mengklaim bahwa para politikus tidak memahami operasi maskapai penerbangan dan kompleksitasnya.

Beberapa pemerintah Uni Eropa menginginkan beberapa hak penumpang dilemahkan untuk mempermudah aturan bagi maskapai penerbangan, tetapi Parlemen mendorong untuk mempertahankan atau memperkuatnya. Beberapa negara Uni Eropa, termasuk Jerman, Prancis, Spanyol, Belgia, dan Belanda, mendukung perlindungan penumpang yang lebih kuat.

Mengutip Euro News, Kamis (22/1/2026), anggota parlemen Andrey Novakov (Partai Rakyat Eropa/Bulgaria), yang memimpin pembahasan legislatif di Parlemen, mengatakan bahwa majelis tersebut "bertekad untuk meningkatkan, bukan melemahkan, hak-hak penumpang udara".

"Parlemen siap untuk melanjutkan perjuangan demi aturan yang lebih jelas dan lebih mudah diprediksi untuk maskapai penerbangan dan sektor penerbangan yang lebih kuat, tetapi bukan dengan mengorbankan penumpang," kata Novakov.

Sebelumnya, maskapai penerbangan meminta agar hak kompensasi baru berlaku setelah setidaknya lima jam, untuk mencerminkan masalah operasional nyata dan menghindari situasi di mana operator membatalkan penerbangan sama sekali hanya untuk menghindari denda. Namun, bagi Parlemen Eropa, ambang batas keterlambatan tiga jam tidak dapat dinegosiasikan.

Saat ini, penumpang pesawat di Eropa berhak atas kompensasi antara €250 hingga €600 (sekitar Rp4,9 juta hingga Rp11,85 juta) jika penerbangan dibatalkan atau ditunda lebih dari tiga jam. Teks yang didukung anggota parlemen Uni Eropa pada Rabu menetapkan maskapai penerbangan untuk membayar antara €300 hingga €600 (sekitar Rp5,9 juta hingga Rp 11,85 juta), tergantung jaraknya.

Proposal tersebut juga menetapkan penghapusan biaya bagasi kabin, yang memberi penumpang hak atas satu barang pribadi gratis berukuran 40cm x 30cm x 15cm, dan satu barang beroda kecil dengan dimensi total maksimum 100cm. dengan berat hingga 7 kg. Meskipun maskapai penerbangan berbiaya rendah lebih banyak dirugikan jika menawarkan bagasi kabin gratis, sebagian besar maskapai penerbangan komersial sudah menyediakannya.

"Aturan bagasi harus sederhana dan transparan, itulah sebabnya kami secara proaktif mengadopsi dimensi minimum standar yang disepakati oleh negara-negara anggota pada bulan Juni," kata Ourania Georgoutsakou, direktur pelaksana Airlines4Europe (A4E), sebuah asosiasi maskapai penerbangan yang berbasis di Brussels.

"Berpegang pada aturan lama tentang kompensasi ketika keterlambatan telah meningkat sebesar 114 persen dalam 15 tahun terakhir karena faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh maskapai penerbangan tidak membantu penumpang sampai ke tujuan mereka lebih cepat."

"Mewajibkan kita semua untuk membayar tas kabin tambahan yang mungkin tidak kita inginkan atau butuhkan, atau duduk di sebelah penumpang yang mengganggu karena mereka tidak dapat lagi ditolak naik pesawat, juga tidak menguntungkan penumpang."

Maskapai penerbangan regional mengatakan keputusan tersebut berisiko "secara tidak proporsional" memengaruhi bisnis mereka, karena sektor ini akan terdampak oleh langkah-langkah yang 'gagal mencerminkan kondisi operasional spesifik mereka'.

Montserrat Barriga, Direktur Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Regional Eropa (ERA), menolak tuduhan bahwa kelompok tersebut menentang hak-hak penumpang dan mengakui "niat baik" Parlemen, tetapi berpendapat bahwa undang-undang tersebut akan berdampak negatif pada penerbangan regional.

"Maskapai penerbangan regional berisiko menjadi sasaran tarik-menarik politik," kata Barriga. "Anggota ERA mengoperasikan lebih dari 1.000 rute unik, seringkali tanpa moda transportasi alternatif yang layak."

"Ketika kompensasi dapat mencapai dua hingga tiga kali harga tiket, hasilnya bukanlah hak penumpang yang lebih kuat tetapi lebih sedikit jalur udara penting bagi penduduk pulau, daerah terpencil, dan komuter yang bergantung pada layanan ini."