Cerita Maharani Ajak Pengusaha Lokal Bantu Distribusi Makan Bergizi

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RU Maharani mengajak masyarakat hingga pengusaha lokal mendukung program makan bergizi gratis (MBG) khususnya di Rokan Hilir Riau. 

Ia menekankan, distribusi bahan pangan akan diprioritaskan dari hasil produksi lokal, termasuk hasil tangkapan nelayan dan panen petani sawit, guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyiapkan Generasi Emas 2045, dengan menanamkan investasi jangka panjang pada gizi dan kesejahteraan anak-anak sebagai penerus bangsa,” jelas Maharani saat sosialisasi MBG di Riau, Kamis (12/6/2025).

Staff Puskesmas Bangko Pusako Harjana Nanang Suryadi menegaskan bahwa gizi seimbang merupakan kunci utama menjaga kesehatan dan mencegah berbagai masalah gizi. 

“Gizi seimbang adalah pola makan harian dengan kandungan zat gizi lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh,” imbuh Harjana.

Ia juga menyoroti peran aktif Puskesmas Bangko Kanan dalam mendampingi ibu hamil dan balita melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, sebagai langkah nyata dalam menekan angka gizi buruk di masyarakat.

Analis Kebijakan Madya Badan Gizi Nasional (BGN), Ari Yulianto menekankan bahwa program MBG bukan hanya menjamin asupan gizi bagi anak-anak dari usia dini hingga SMA, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. 

Analis Kebijakan Madya BGN Ari Yulianto mengungkapkan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), negara turut menciptakan pasar baru yang menyerap tenaga kerja lokal hingga 50 orang per unit, serta membuka peluang bagi petani, peternak, dan UMKM untuk terlibat dalam rantai distribusi bahan pangan.

Sebanyak 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat ini sedang disiapkan untuk mengelola sekitar 5.000 SPPG yang akan dibentuk pada tahun 2025, dengan target menjangkau 15–17 juta penerima manfaat. 

“Di Kabupaten Rokan Hilir, diperlukan sekitar 60 SPPG guna melayani lebih dari 149 ribu sasaran. Pemerintah daerah diimbau segera menyiapkan lahan sebagaimana diamanatkan dalam nomor 500.12/2119/SJ, agar pembangunan fasilitas SPPG dapat segera direalisasikan,” terang Ari Yulianto.