Rachmawati Ikutan Hashim Ingin 'Kasus' Jokowi Diselidiki

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri meminta sejumlah kasus yang mengaitkan Jokowi perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelantikan presien 20 Oktober 2014 mendatang. Ia menampik permintaan itu untuk menjegal Jokowi.

"Mengherankan sekali, kasus hukum (yang mengaitkan) Jokowi tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum dan KPK, Kejagung. Ada kasus Transjakarta, di KPK ada 4 sampai 5 kasus sewaktu Walikota (Surakarta) dan rekening luar negeri juga," kata Rachmawati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

Menurut putri presiden pertama Indonesia itu, kasus tersebut perlu diklarifikasi Jokowi agar tidak menjadi sorotan dunia internasional.

"Klarifikasi dulu kasus hukumnya Jokowi, rekeningnya juga jelaskan. Agar tidak jadi sorotan dunia internasional," ujar dia.

Selain itu, adik kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu juga mengungkapkan kekesalannya karena surat-surat yang dilayangkannya ke beberapa lembaga hukum tidak direspons.

"Saya surati KPK, Kejagung tapi tidak ditanggapi. Minta gelar perkara, ada apa, ada apa, katanya nggak tebang pilih, kenapa tidak dilanjuti. Ini soal martabat bangsa ke depan," ketus Rachmawati.

Sebelumnya, Partai Gerindra sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) berencana menyelidiki kasus-kasus yang selama ini diduga melibatkan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Kasus-kasus yang akan diselidiki Koalisi Merah Putih, ungkap adik Prabowo Subianto itu, yakni dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta buatan China senilai Rp 1,5 triliun oleh Pemprov DKI Jakarta. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung.

Selain itu, sambung dia, Koalisi Merah Putih juga akan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam anggaran pendidikan Kota Solo saat Jokowi menjabat walikota.