Jurus JK Menghemat Biaya Rapat Rp 18 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berencana melakukan penghematan anggaran, khususnya pada biaya rutin pemerintah. Salah satu biaya yang akan dipangkas untuk penghematan adalah biaya rapat kementerian senilai Rp 18 triliun yang dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) 2015.

"Itu harus dihemat," tegas Wapres terpilih Jusuf Kalla di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).

Dia mengatakan, jika dihemat berarti anggaran itu tidak perlu digunakan dalam jumlah besar. Nantinya pemerintahan Jokowi-JK akan mengkalkulasi berapa biaya yang harus dihemat.

Salah satu cara penghematan, ujar JK, yakni menginstruksikan ke seluruh aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan rapat ini-itu dengan anggaran sesuai. Jika benar-benar dibutuhkan baru digunakan.

Biaya yang berhasil dihemat nantinya akan dialihkan kepada sejumlah sektor. Seperti untuk biaya program pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sektor lain yang lebih membutuhkan biaya besar.

"Banyak hal, biaya rutin pemerintahan pusat dan daerah, penghematan belanja barang untuk yang tidak prioritas, kita pindahkan ke pengairan, buku, sekolah dan rumah sakit," jelas JK.

Soal penghematan anggaran rapat kementerian, sudah disampaikan lebih dulu oleh Presiden terpilih Jokowi. Jokowi yang mengaku heran dengan besarnya anggaran rapat itu mengatakan Rp 18 triliun itu terlallu besar dan sebagai bentuk pemborosan.

"Masa rapat segitu, itu rapat apa? Sampai Rp 18 triliun. Ya ketinggian sekali, masa sampai segitu jumlahnya," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 10 September 2014. (Sss)