Ketua Komisi IX DPR Siap Jadi Menkes Kabinet Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjibtaning mengatakan keinginannya untuk bergabung dalam kabinet yang akan dibentuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia mengincar posisi jabatan menteri kesehatan yang sekarang dijabat Nafsiah Mboi.

"Saya siap dicalonkan menjadi menteri kesehatan, asal itu pilihan rakyat," ujar Ribka usai open house di Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Menteng, Jakarta, Selasa (29/7/2014).

Untuk mencapai ke sana, politisi PDIP itu mengaku punya gebrakan. Yakni mengeksekusi undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan dengan menyeluruh.

Ribka mengatakan, Jokowi-JK mengedepankan revolusi mental dalam pemerintahan nanti. Itu juga yang akan digunakan Ribka untuk merevolusi dunia kesehatan. Mengingat, undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan terbilang sudah bagus, hanya eksekusinya saja yang dikatakan masih kurang.

"Dengan revolusi mental, kita ingin kembalikan lagi kesehatan yang seharusnya berorientasi ke sosial. Tidak boleh ada diskriminasi pelayanan. Bahwa dokter itu tidak boleh melihat perbedaan latar belakang, agama, politik, dan sosial ekonomi," ujar Ribka.

Dia menegaskan, regulasi yang ada sekarang sudah menjamin akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, kendati di lapangan masih terjadi masalah, seperti sulitnya masyarakat mengakses sarana kesehatan.

"Kita akan berkomitmen akan kembalikan semua ke undang-undang yang sudah ada. Dengan undang-undang yang sudah cukup bagus, tinggal dieksekusi maksimal. Dengan undang-undang itu tidak boleh lagi rakyat ditolak rumah sakit," kata Ribka.

Sementara itu, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK hingga saat ini belum mau membicarakan mengenai sosok yang akan bergabung dalam kabinet pemerintahannya kelak. Pencarian nama-nama yang cocok mengisi kabinet baru akan dilakukan setelah Idul Fitri.

Jokowi mengaku akan menggunakan semua jurus agar menteri yang mengisi kabinetnya dapat menjalankan tugas dengan baik. Jokowi masih mengidentifikasi masalah yang ada kemudian dicarikan solusinya. Lalu, apa permasalahan itu sudah ada kementerian yang menangani. Barulah menuju orang yang akan mengisi kursi kementerian tersebut. (Sss)