Mahfud MD: KAHMI Netral, Anggota Bebas Dukung Capres Manapun

Mahfud MD juga ikut memberikan pesan agar memperjuangkan jatidiri politik sebagai pejuangan nilai-nilai perjuangan kepada kader KAHMI yang akan bertarung menjadi anggota dewan di Pemilu 2014 (Liputan6.com/Helmi Fitriyansyah).

Liputan6.com, Jakarta - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sebagai respons terhadap perkembangan politik kekinian. Di mana untuk Pilpres 2014 ini, ada 2 pasangan capres dan cawapres, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta).

"Rakornas ini diadakan rutin setiap tahun untuk evaluasi program selama setahun terakhir dan setahun ke depan. Tetapi karena ada peristiwa politik, maka warna dan pengaruh perkembangan politik tidak bisa dihindarkan," ujar Anggota KAHMI Mahfud MD di sela Rakornas KAHMI di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Mahfud mengatakan, secara organisasi KAHMI menyatakan netral, tidak mendukung Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta. KAHMI juga tidak akan berafiliasi politik dengan presiden tertentu. "Maka di rakornas ini akan dinyatakan sikap independen itu," ucapnya.

Namun begitu, Mahfud tidak melarang setiap anggota KAHMI untuk memilih siapa di antara kedua pasangan capres dan cawapres tadi. Sebab, pikiran dan keinginan serta pandangan masing-masing anggota KAHMI berbeda-beda.

"Prabowo-Hatta halal, Jokowi-JK juga tidak haram untuk dipilih. Memang pribadinya berbeda-beda, ada yang ke Jokowi-JK, ada Prabowo-Hatta. Tapi kami tetap kompak dan solid," ujar mantan Ketua Mahkmah Konstitusi (MK) ini.

Anggota Dewan Penasihat KAHMI Akbar Tanjung juga menegaskan, pihaknya secara organisasi tidak mau ikut arus politik praktis. Namun, secara masing-masing anggota bebas memilih siapa pasangan yang dianggap mumpuni.

"Kami tegaskan kami secara institusi tidak akan melibatkan politik praktis, tetapi individu kami dipersilakan," ujar Akbar yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar tersebut. (Ado)