Krisis Dokter di Indonesia Ternyata Bukan Soal Jumlah, Ini Masalah Besarnya

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia masih menghadapi krisis tenaga medis yang kompleks. Namun, persoalannya bukan sekadar kekurangan jumlah dokter, melainkan adanya masalah sistemik yang terjadi dari hulu hingga hilir. Mulai dari pendidikan kedokteran, distribusi tenaga medis, hingga pengembangan karier, semuanya belum terintegrasi dengan baik.

Fenomena ini terlihat jelas dari ketimpangan distribusi dokter di berbagai wilayah. Di satu sisi, kota-kota besar terutama di Pulau Jawa dipenuhi tenaga medis. Di sisi lain, daerah terpencil, kepulauan, hingga wilayah dengan akses terbatas justru mengalami kekurangan dokter, terutama dokter spesialis.

Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI-RSCM, Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP mengatakan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jumlah lulusan dokter.

"Krisis tenaga medis di Indonesia bukan semata soal jumlah, tapi karena sistem yang belum terintegrasi. Produksi dokter, distribusi, hingga retensi belum berjalan selaras dengan kebutuhan layanan kesehatan di lapangan," ujarnya kepada Health Liputan6.com pada Senin, 13 April 2026.

Ketimpangan Sistem Pendidikan Kedokteran

Dalam sistem pendidikan kedokteran, masih terdapat variasi mutu antar institusi. Standar kurikulum nasional memang sudah ada, tapi implementasinya belum merata.

"Selain itu, kapasitas tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, serta evaluasi mutu juga masih menjadi tantangan," tambah Ari.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, peningkatan jumlah lulusan justru berisiko menurunkan kualitas dokter. Dampaknya tidak hanya pada layanan kesehatan, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pasien.

Menurut Ari, kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama. "Mutu pendidikan kedokteran harus dijaga secara konsisten, karena ini berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Tidak bisa hanya mengejar kuantitas tanpa memastikan kualitasnya," katanya.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah distribusi dan retensi dokter di daerah. Selama ini, kebijakan penempatan tenaga medis cenderung bersifat sementara dan tidak terhubung dengan jalur karier yang jelas.

Akibatnya, banyak dokter yang enggan bertahan di daerah. Faktor seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya insentif, hingga kurangnya dukungan profesional membuat daerah belum menjadi pilihan yang menarik.

Kondisi ini menciptakan fenomena 'brain drain domestik', ketika tenaga medis lebih memilih bekerja di kota besar. Dampaknya, kata Ari, akses layanan kesehatan menjadi tidak merata, dan penanganan kasus di daerah sering terlambat.

Lebih lanjut Ari menjelaskan bahwa integrasi antara pendidikan kedokteran, pelayanan kesehatan, dan riset juga masih lemah. Padahal, ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun sistem kesehatan yang kuat.

Minimnya ekosistem riset membuat pengembangan ilmu kedokteran menjadi kurang optimal. Padahal, riset sangat penting untuk mendukung praktik berbasis bukti (evidence-based medicine) serta menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara spesifik.

Untuk mengatasi krisis ini, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Tidak cukup hanya membuka fakultas kedokteran baru atau menambah jumlah mahasiswa.

Menurut Ari, solusi harus mencakup penguatan mutu pendidikan, perbaikan sistem distribusi berbasis kebutuhan wilayah, serta pembangunan jalur karier yang jelas bagi dokter di daerah.

"Kita membutuhkan pendekatan ekosistem, di mana pendidikan, pelayanan, dan riset berjalan seiring. Pemerintah pusat dan daerah juga harus berperan aktif dalam menciptakan sistem yang berkelanjutan dan adil," katanya.

Dengan langkah tersebut, diharapkan sistem kesehatan Indonesia tidak hanya mampu mencetak dokter dalam jumlah cukup, tetapi juga memastikan pemerataan layanan dan keselamatan pasien di seluruh wilayah.