Kepala BGN Tegaskan MBG Tak Dimoratorium, Kecuali Ada Perintah Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ditanya soal moratorium alias penundaan (penangguhan) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menjawab hal ini, Dadan menyatakan bahwa pihaknya akan menjalankan program MBG sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orangtua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” kata Dadan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (2/10/2025).

Sementara, bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah, pihak Dadan melakukan penutupan sementara.

“Untuk SPPG yang bermasalah, untuk sementara ini kita setop dulu ya, karena satu kan ada kejadian yang memang harus dianalisis, diinvestigasi sehingga kita akan tahu sebetulnya apa yang terjadi di tempat tersebut,” ujarnya.

Penghentian SPPG adalah upaya memperkuat aspek kehati-hatian. Selama penghentian, dilakukan investigasi dan analisis untuk diketahui apa saja perbaikan yang diperlukan.

“Investigasi dan menganalisis perbaikan, apakah nanti harus ada perbaikan fasilitas dan lain-lain. Juga sambil memitigasi para penerima manfaat, karena setiap kali kejadian kan ada yang tersakiti ya, setiap kali kejadian kan ada orangtua yang khawatir, setiap kali kejadian kan juga ada kepercayaan publik yang terganggu, yang tergores.”

“Oleh sebab itu, maka SPPG yang bersangkutan, harus melakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan trauma yang muncul di masyarakat,” kata Dadan.

Dadan juga sempat angkat bicara soal kasus kematian siswi SMKN 1 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Menurut info yang ia dapat, kejadian ini tidak berhubungan dengan keracunan hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Itu kan sudah dijelaskan dari sana (Dinas Kesehatan KBB) bahwa itu tidak ada hubungan,” kata Dadan.

Lantas, apakah BGN telah melakukan investigasi terkait kasus ini?

“Kemarin sebenarnya kita bertanya, tapi orangtuanya kan tidak boleh tidak mengizinkan untuk autopsi. Jadi kita serahkan ke pemerintah setempat yang menyampaikan ya,” ujar Dadan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga memberi respons soal kematian siswi tersebut.

Budi mengatakan, dirinya telah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menyatakan bahwa meninggalnya siswi kelas 12 itu bukan akibat keracunan menu MBG.

“Untuk kematian di Cihampelas mungkin lebih tepat ditanyakan ke sana, saya sudah menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan sana bahwa kematiannya itu tiga hari atau empat hari setelah (makan MBG) tapi kalau untuk kematiannya karena apa saya rasa lebih baik ditanyakan ke sana,” kata Budi.

Sebelumnya, siswi SMKN 1 Cihampelas KBB, Jawa Barat, Bunga Rahmawati meninggal dunia pada Selasa, 30 September 2025.

Sebelum meninggal, remaja 17 tahun itu menunjukkan gejala keracunan makanan seperti mual, muntah, kejang, hingga mulut berbusa.

Pada Rabu, 24 September 2025 memang ia sempat mengonsumsi hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gejala baru timbul pada Senin, 29 September 2025.

Maka dari itu, Dinas Kesehatan KBB, menyimpulkan bahwa kematian Bunga bukan disebabkan oleh MBG, tapi ditemukan bahwa siswi itu mengidap penyakit lambung.

"Pasien meninggal bukan akibat dari mengonsumsi MBG pada hari Rabu, 24 September 2025. Pasien mengeluhkan gejala pada hari Senin, 29 September 2025, lebih dari 2x24 jam dari mengonsumsi MBG," mengutip surat resmi yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat, Lia Nurliana Sukandar pada 1 Oktober 2025.