BPOM RI Blak-blakan Soal Kratom, Harus Riset Dulu untuk Tetapkan Statusnya

Regulasi tanaman kratom di Tanah Air masih terus dipertanyakan sejumlah pihak, khususnya bagi para pengusaha kratom Indonesia.

Belum adanya regulasi yang jelas sampai saat ini dari Pemerintah membuat para pengusaha, pedagang sampai petani kratom dilanda was-was.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, aturan perdagangan yang mencakup ekspor kratom ke mancanegara masih dibahas di tingkat kementerian/lembaga. Koordinasi antar lembaga sedang dibangun.

"Kalau tanaman kratom, kemarin saya dipanggil Kantor Staf Presiden (KSP), itu masih mau dikoordinasikan lagi," ujar Budi Gunadi usai 'Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 3 Menteri tentang Pengembangan Perangkat Ajar Kesehatan' di Balai Sudirman Jakarta pada Senin, 4 Desember 2023.

Pembahasan aturan perdagangan kratom juga nantinya melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN). 

BNN melalui surat Nomor B/3985/X/KA/PL.02/2019/BNN tertanggal 31 Oktober 2019 juga memberikan pernyataan terkait peredaran kratom yang isinya mendukung pengklasifikasian kratom sebagai Narkotika Golongan I.

"Jadi, itu kan ada Badan Narkotika Nasional juga ya, bukan hanya kementerian. Itu sedang, masih dikoordinir," imbuh Menkes Budi.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Marthinus Hukom mengatakan, akan mempelajari terlebih dahulu manfaat tanaman kratom bagi kesehatan. Ia tak mau terburu-buru memutuskan sebab hal ini menyangkut keselamatan masyarakat.

"Saya harus pelajari dulu ya, karena saya bukan Ahli Kimia, bukan Ahli tentang Kesehatan. Kita perlu koordinasi dengan Menteri Kesehatan dan kebijakan Pemerintah apa itu yang kita ikuti," ujar Marthinus usai dilantik Presiden Jokowi menjadi Kepala BNN di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/12/2023).

"Dan ini juga kan menyangkut keselamatan manusia dan kita menggunakan kemanfaatan."

Pertimbangkan Kratom dari Sisi Kesehatan

Martinus akan mempertimbangkan penggunaan tanaman kratom baik dari sisi kesehatan maupun hukumnya.

Menurutnya, apabila lebih banyak daya rusaknya bagi kesehatan, maka sebaiknya tak perlu digunakan.

"Kalau memang lebih banyak manfaatnya itu pertimbangan hukumnya apa, pertimbangan etisnya apa. Tapi kalau lebih banyak mudaratnya atau daya rusaknya, untuk apa kita lakukan?," pungkas Martinus.