Doni Monardo Nilai Perlu Penyempurnaan UU Kekarantinaan Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menilai perlu adanya penyempurnaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan dengan revisi.

Usulan revisi UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dikemukakan Doni terkait evaluasi setahun penanganan COVID-19. Bahwa beberapa kebijakan yang tercantum dalam undang-undang tersebut cukup sulit diterapkan pemerintah, salah satunya soal karantina wilayah.

"Saya melihat ada hal yang mendasar, yakni payung hukum yang diatur pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan, yang mana ketentuannya kita memiliki 4 pilihan, yaitu karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar," terang Doni saat Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

"Dari keempatnya, Pemerintah menerapkan karantina wilayah, tetapi ini sulit. Padahal sebenarnya jauh lebih efektif. Kalau kita lihat yang membuat pemerintah menjadi kesulitan adalah tanggung jawab pemerintah membiayai atau memenuhi kebutuhan dasar, hidup sadar makan minum."

Kesulitan lain dalam penerapan penanganan pandemi sebagaimana UU Kekarantinaan Kesehatan, yakni Pemerintah diwajibkan membiayai hewan piaraan.

"Alangkah baiknya, apabila kita semua ikut memikirkan, bagaimana Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan bisa disempurnakan," lanjut Doni Monardo.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini: