Prancis Tingkatkan Persenjataan Nuklir, Libatkan 8 Negara Eropa dalam Skema Penangkalan

Liputan6.com, Paris - Prancis mengumumkan rencana peningkatan persenjataan nuklirnya sekaligus memperluas cakupan doktrin penangkalannya untuk melindungi sejumlah negara Eropa, dalam sebuah perubahan besar kebijakan pertahanan nuklir negara itu.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidato yang digelar di Brittany, tepatnya di pangkalan Ile Longue dekat pelabuhan Brest, Senin (2/3/2026). Berbicara di hadapan para perwira angkatan laut dan berlatar kapal selam nuklir, Macron menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap lingkungan strategis global yang semakin tidak stabil.

"Lima puluh tahun ke depan akan menjadi era senjata nuklir," kata Macron dalam pidatonya seperti dikutip dari BBC.

Dalam kesempatan itu, Macron menyatakan bahwa jumlah hulu ledak nuklir Prancis akan ditingkatkan dari sekitar 300 unit yang dimiliki saat ini. Ia juga mengumumkan peluncuran kapal selam bersenjata nuklir baru pada tahun 2036 yang akan diberi nama "The Invincible".

Kebijakan baru ini disebut sebagai strategi "advanced deterrence" atau penangkalan tingkat lanjut.

Macron mengungkapkan bahwa delapan negara Eropa telah menyetujui partisipasi dalam strategi penangkalan baru tersebut. Negara-negara itu adalah Inggris, Jerman, Polandia, Belanda, Belgia, Yunani, Swedia, dan Denmark.

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk merujuk pada keputusan tersebut melalui unggahannya di platform X.

Ia menulis, "Kami mempersenjatai diri bersama teman-teman kami agar musuh tidak pernah berani menyerang kami."

Menurut Macron, delapan negara tersebut dapat ikut serta dalam latihan kemampuan nuklir berbasis udara Prancis atau yang dikenal sebagai force de frappe. Mereka juga dapat menjadi tuan rumah pangkalan udara tempat pesawat pengebom nuklir Prancis ditempatkan.

"Langkah ini akan memungkinkan Angkatan Udara Strategis Prancis (FAS) untuk menyebar ke seluruh kedalaman benua Eropa… dan dengan demikian mempersulit perhitungan para lawan kami," ujar Macron.

Selain itu, mitra Prancis juga akan berbagi dalam pengembangan kapasitas "pendukung" di bawah doktrin nuklir baru ini, termasuk sistem peringatan berbasis ruang angkasa, pertahanan udara untuk menembak jatuh drone dan rudal yang masuk, serta rudal jarak jauh.

Meski memperluas cakupan kerja sama, strategi "advanced deterrence" tetap mempertahankan prinsip dasar yang telah lama dianut Prancis. Tidak akan ada jaminan eksplisit yang diberikan kepada negara mitra dan keputusan untuk meluncurkan rudal nuklir tetap sepenuhnya berada di tangan presiden Prancis.

Tujuan utama kebijakan ini, menurut Macron, adalah meyakinkan calon musuh bahwa jika mereka berani menyerang Prancis maka akan ada harga yang tidak dapat ditanggung.

Selama ini, Prancis secara sengaja mempertahankan ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan vital yang jika diserang akan memicu respons nuklir. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memberi isyarat bahwa kepentingan vital tersebut dapat mencakup kepentingan di Eropa. Dengan kebijakan "advanced deterrence" ini, konsep tersebut menjadi lebih terarah, meskipun sesuai teori penangkalan umum, tetap tidak dijabarkan secara rinci.

Macron juga menyatakan bahwa mulai sekarang Prancis tidak lagi akan mengumumkan kepada publik jumlah hulu ledak nuklir yang dimilikinya.

Kerja Sama dengan Inggris dan Jerman

Prancis sebelumnya telah memiliki perjanjian kerja sama dengan satu-satunya kekuatan nuklir Eropa lainnya, yakni Inggris. Baru-baru ini, pejabat Inggris untuk pertama kalinya ikut serta dalam latihan FAS.

Tak lama setelah pidato Macron, Prancis dan Jerman bersama-sama mengumumkan rencana “kerja sama yang lebih erat” di bidang penangkalan nuklir.

Dalam teks yang ditandatangani Macron dan Kanselir Jerman, Friedrich Merz, disebutkan bahwa kedua negara akan mengambil langkah pertama tahun ini, termasuk partisipasi Jerman dalam latihan nuklir Prancis serta pengembangan kapasitas konvensional bersama mitra Eropa.

Keduanya menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan melengkapi, bukan menggantikan, penangkalan nuklir NATO.

Dengan kebijakan baru ini, Prancis menegaskan posisinya dalam arsitektur pertahanan Eropa di tengah dinamika keamanan global yang dinilai semakin tidak menentu.