22 Februari 1935: Larangan Pesawat Melintas di Atas Gedung Putih Disahkan

Liputan6.com, Washington, DC - Pada 22 Februari 1935, pemerintah Amerika Serikat (AS) menetapkan aturan yang melarang pesawat terbang melintas tepat di atas Gedung Putih di Washington, DC. Sejak hari itu, ruang udara di atas bangunan tersebut ditutup bagi penerbangan umum dan hanya dapat dilalui dengan izin resmi dari otoritas terkait.

Kebijakan ini lahir pada masa ketika penerbangan sipil dan militer berkembang pesat pada awal abad ke-20. Aktivitas pesawat di langit ibu kota meningkat signifikan, termasuk penerbangan yang melintas rendah di sekitar kompleks kepresidenan. Situasi tersebut menghadirkan tantangan baru dalam pengaturan wilayah udara nasional yang sebelumnya belum pernah dihadapi pemerintah federal.

Pemicu langsungnya adalah sebuah insiden ketika pesawat terbang sangat rendah hingga membangunkan penghuni Gedung Putih. Arsip pemberitaan The New York Times pada 1935 mencatat bahwa peristiwa itu menimbulkan kekhawatiran Dinas Rahasia AS (Secret Service) mengenai potensi ancaman terhadap keselamatan presiden.

Dalam konteks tersebut, Presiden Franklin D. Roosevelt mendorong penerapan pembatasan resmi demi menjamin keamanan dan kelangsungan tugas kenegaraan.

Otoritas federal yang menangani navigasi udara kemudian merumuskan dan mengesahkan aturan tersebut. Pemerintah menetapkan sanksi denda sebesar 500 dolar AS bagi pelanggar—jumlah yang tergolong berat pada masa Depresi Besar—sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran ruang udara terlarang.

Langkah pada 1935 itu kemudian menjadi dasar pembentukan kawasan udara terlarang permanen di atas Gedung Putih yang dikenal sebagai Prohibited Area 56 (P-56). Wilayah ini berada di bawah pengawasan Federal Aviation Administration (FAA) dan ditetapkan sebagai area dengan pembatasan penerbangan paling ketat di AS. Seiring perkembangan teknologi dan dinamika ancaman, ketentuan penegakan hukumnya kini mencakup denda sipil dalam jumlah besar, pencabutan lisensi terbang, hingga proses pidana federal, serta prosedur intersepsi militer terhadap pesawat yang tidak merespons instruksi pengendali lalu lintas udara.