PM Australia Minta Maaf Usai ke Komunitas Yahudi Buntut Serangan di Pantai Bondi

Liputan6.com, Canberra - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan permintaan maaf kepada komunitas Yahudi Australia dan masyarakat luas menyusul serangan teror di Bondi.

Sekaligus, ia mengumumkan rencana pemerintah untuk memperketat undang-undang ujaran kebencian di tengah meningkatnya kekhawatiran atas radikalisasi generasi muda.

Dalam pernyataannya pada Senin (22/12/2025) Albanese mengakui kemarahan publik yang diarahkan kepadanya, termasuk cemoohan yang ia terima saat menghadiri acara peringatan korban serangan Bondi pada Minggu malam. Ia mengatakan memahami perasaan duka dan amarah yang dirasakan masyarakat.

“Sebagian dari kemarahan itu ditujukan kepada saya, dan saya memahaminya,” kata Albanese, dikutip dari laman ABC.net, Senin (22/12).

“Saya merasakan beban tanggung jawab atas kekejaman yang terjadi saat saya menjabat sebagai perdana menteri, dan saya menyesal atas apa yang dialami komunitas Yahudi serta bangsa kita secara keseluruhan.”

Albanese juga membela keputusannya untuk tidak membentuk komisi kerajaan nasional terkait serangan tersebut.

Menurutnya, pemerintah memilih melakukan peninjauan terhadap lembaga-lembaga keamanan yang dipimpin mantan kepala intelijen Australia, Dennis Richardson, karena dinilai dapat memberikan hasil lebih cepat.

Ia menambahkan pemerintah federal siap bekerja sama dengan komisi kerajaan yang diusulkan pemerintah negara bagian New South Wales, dengan hasil tinjauan Richardson dapat dijadikan bahan masukan.

“Tinjauan Richardson akan memungkinkan tindakan untuk segera dilakukan. Jika ada celah atau langkah yang perlu diambil, kami ingin itu segera terwujud,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Albanese mengumumkan kabinetnya akan memulai konsultasi terkait paket undang-undang baru guna memperkuat upaya melawan ujaran kebencian.

Pemerintah Partai Buruh menargetkan tercapainya kesepakatan politik seluas mungkin untuk mendukung langkah tersebut.

Paket legislasi yang diusulkan mencakup pembentukan tindak pidana dengan pemberatan untuk khotbah kebencian yang mendorong kekerasan terhadap kelompok yang dilindungi, peningkatan hukuman atas pelanggaran yang sudah ada, serta menjadikan motif kebencian sebagai faktor dalam penjatuhan hukuman.

Jaksa Agung Michelle Rowland mengatakan ia akan turut memimpin penyusunan paket legislasi tersebut. Ia mengungkapkan rencana untuk memperkenalkan pelanggaran baru terkait pencemaran nama baik yang akan “mengkriminalisasi penghasutan kebencian”.

“Kami akan berkonsultasi secara erat dengan komunitas Yahudi dan kelompok terkait lainnya mengenai struktur pelanggaran ini,” kata Rowland.

Rowland juga menyoroti apa yang ia sebut sebagai “radikalisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya” di kalangan pemuda Australia. Ia mengatakan pemerintah akan memperkenalkan pelanggaran dengan pemberatan yang menargetkan orang dewasa yang berupaya meradikalisasi dan memengaruhi anak-anak.

“Sejak 2001, 120 orang telah dihukum atas pelanggaran terorisme, dan 10 di antaranya adalah anak-anak. Saat ini, 17 dari 33 orang yang sedang diadili adalah anak di bawah umur,” ujarnya. “Radikalisasi pemuda kita yang belum pernah terjadi sebelumnya ini harus dihentikan.”

Menteri Dalam Negeri Tony Burke menambahkan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pendaftaran baru untuk mencantumkan organisasi-organisasi “kebencian” di Australia dan menjadikan keanggotaan dalam kelompok tersebut sebagai tindakan ilegal. Ia mengatakan departemennya telah diminta untuk meneliti aktivitas Hizb ut-Tahrir dan National Socialist Network, yang dikenal sebagai kelompok neo-Nazi.

“Organisasi-organisasi ini selama bertahun-tahun mampu menyebarkan kebencian tanpa secara eksplisit menyerukan kekerasan, sehingga lolos dari penetapan sebagai organisasi teroris,” kata Burke. “Perilaku mereka harus melanggar hukum dan cukup menjadi dasar untuk melarang aktivitas mereka di Australia.”

Di tengah langkah pemerintah tersebut, perdebatan politik terus berlangsung. Albanese menilai desakan Koalisi untuk membentuk komisi kerajaan nasional tidak realistis dan justru berisiko menunda respons. Ia menyerukan “urgensi dan persatuan, bukan perpecahan”.

Pemimpin Oposisi Sussan Ley kembali mendesak pembentukan komisi kerajaan nasional, seraya mengkritik tanggapan pemerintah terhadap serangan Bondi.

Sejumlah tokoh, termasuk mantan Ketua Mahkamah Tinggi Robert French serta beberapa anggota parlemen dari Partai Buruh sendiri, juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan komisi kerajaan untuk menyelidiki serangan tersebut dan isu antisemitisme secara lebih luas.