Trump Sahkan UU Publikasi Dokumen Skandal Seksual Jeffrey Epstein

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Donald Trump pada hari Rabu (19/11/2025) menandatangani sebuah undang-undang (UU) yang memerintahkan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) untuk merilis berkas-berkas dari penyelidikan terhadap mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

Penandatanganan ini menandai perubahan sikap yang tajam bagi Trump, yang sebelumnya memiliki wewenang penuh sebagai presiden untuk merilis dokumen-dokumen tersebut, namun memilih untuk tidak melakukannya.

Kaum Demokrat menyambut kontroversi yang muncul seputar dokumen-dokumen Epstein dan kemungkinan bahwa isinya dapat merugikan Trump, yang memiliki hubungan pribadi dengan Epstein.

Epstein meninggal pada 2019 saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks.

Setelah menandatangani UU tersebut, Trump mencoba membalikkan narasi melalui unggahan di Truth Social dengan menyoroti keterkaitan Epstein dengan Partai Demokrat, "Barangkali kebenaran tentang para Demokrat ini dan hubungan mereka dengan Jeffrey Epstein akan segera terungkap, karena SAYA BARU SAJA MENANDATANGANI UU UNTUK MERILIS BERKAS-BERKAS EPSTEIN!"

Kementerian Kehakiman AS seperti dikutip dari The Guardian kini memiliki waktu 30 hari untuk merilis semua berkas terkait Epstein, termasuk penyelidikan mengenai kematiannya yang dinyatakan sebagai bunuh diri di sel penjara federal. UU tersebut secara tegas melarang pejabat menahan informasi hanya karena alasan rasa malu, kerusakan reputasi, atau sensitivitas politik. Meski tenggatnya jelas, pemerintah belum memastikan dokumen mana saja yang benar-benar dapat dirilis.

Trump sendiri telah berlarut-larut dalam isu ini selama bertahun-tahun. Saat kampanye, ia berjanji akan merilis dokumen-dokumen tersebut, tetapi setelah menjabat ia berubah posisi dan menyebut isu itu sebagai "tipuan", sambil mengkritik mereka yang mendorong publikasi berkas-berkas itu.

Namun dalam beberapa hari terakhir, ia kembali mengubah sikap setelah menjadi jelas bahwa rancangan undang-undang ini akan disetujui DPR. Trump mengatakan bahwa "kami tidak punya apa pun untuk disembunyikan" dan menuding isu tersebut sebagai "Tipuan Demokrat yang dibuat oleh Kaum Kiri Radikal untuk mengalihkan perhatian dari keberhasilan Partai Republik, termasuk kemenangan terbaru kami atas 'shutdown'."

Belum jelas dokumen apa saja yang akan dirilis Kementerian Kehakiman sebagai respons terhadap UU tersebut. Namun UU itu sendiri merinci berbagai jenis materi yang wajib dipublikasikan, mulai dari penyelidikan terkait Epstein dan rekannya, Ghislaine Maxwell; catatan penerbangan dan perjalanan; pihak-pihak yang disebutkan terkait kejahatannya; hingga entitas yang berkaitan dengan jaringan perdagangan atau keuangannya.

Selain itu, UU tersebut juga mewajibkan rilis dokumen mengenai kesepakatan imunitas, perjanjian pembelaan, komunikasi internal mengenai keputusan penuntutan, dokumentasi penahanan dan kematian Epstein, serta detail terkait penghapusan berkas apa pun, yang seluruhnya harus tersedia dalam format yang dapat dicari dan diunduh oleh publik.

UU itu menetapkan sejumlah pengecualian, seperti kewajiban menyunting identitas serta berkas pribadi para korban. Materi yang menampilkan pelecehan seksual anak tidak boleh dirilis sama sekali. Dokumen yang dapat mengganggu penyelidikan atau penuntutan yang sedang berlangsung juga dilarang dipublikasikan, begitu pula materi yang menampilkan kematian atau tindak kekerasan.

Dokumen Tambahan yang Telah Dibuka oleh KongresSementara itu, anggota Kongres telah merilis puluhan ribu dokumen yang semakin memperjelas hubungan Epstein dengan berbagai tokoh terkenal, termasuk Larry Summers, mantan menteri keuangan, serta Michael Wolff, penulis dan penulis biografi Trump.