Prabowo di Panggung Global, Bawa Indonesia Makin Dihormati

Liputan6.com, Jakarta - Sejak awal masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah diplomasi Indonesia sebagai kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, berpijak pada kepentingan nasional, serta menjunjung tinggi netralitas dan kemanusiaan. Sikap ini menjadi dasar dalam setiap pernyataannya di berbagai forum internasional.

Dalam Antalya Diplomacy Forum (ADF) di Turki pada 12 April 2025, Prabowo menegaskan posisi Indonesia di tengah ketegangan global, "Rakyat kami tidak ingin dilibatkan dalam aliansi atau blok manapun, khususnya blok militer. Kami netral. Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak."

Pada St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) di Rusia tanggal 14 Juni 2025, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip nonblok, "Kami selalu menganut dan akan terus mempertahankan kebijakan non-blok."

Penegasan yang sama muncul kembali dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tanggal 15 Agustus 2025, "Kami tetap dalam garis non-blok. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Indonesia ingin damai dengan semua orang."

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan konsistensi sikap luar negeri Indonesia yang menjaga jarak dari rivalitas kekuatan besar, namun tetap terbuka untuk kerja sama yang saling menguntungkan.

Kunjungan luar negeri perdana Prabowo sebagai kepala negara berlangsung pada 8–10 November 2024 di Beijing atas undangan resmi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Ia disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden Xi Jinping di Great Hall of the People, bertemu Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji.

Dari Beijing, Prabowo bertolak ke Washington D.C. untuk bertemu Presiden Joe Biden. Kedua pemimpin, berkomitmen memperdalam kerja sama bilateral di berbagai bidang strategis, termasuk pertahanan dan keamanan maritim, transisi energi bersih dan pengelolaan sumber daya kritis, serta inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

Pada April 2025, Presiden Prabowo memulai rangkaian lawatan diplomatik ke Timur Tengah dan Asia Barat, mencakup Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Antalya (Turki), Doha (Qatar), dan Amman (Yordania).

Di Abu Dhabi, ia bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan menyaksikan penandatanganan delapan nota kesepahaman (MoU) di bidang industri teknologi, energi, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, pertambangan, dan infrastruktur. Kesepakatan ini memperluas kerja sama strategis yang telah terjalin erat antara kedua negara.

Dari Abu Dhabi, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Antalya, Turki, menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF) dan bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan keduanya menegaskan kemitraan di bidang pertahanan, industri strategis, dan pendidikan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra penting bagi Turki.

Selanjutnya, Prabowo bertolak ke Doha, Qatar, untuk bertemu Emir Tamim bin Hamad Al-Thani. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan di sektor investasi dan energi, memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

Kunjungan berlanjut ke Amman, Yordania, pada 13 April 2025, di mana Prabowo mendapat sambutan kenegaraan yang istimewa. Pesawat kepresidenan Indonesia mendapat pengawalan dua jet tempur Angkatan Udara Yordania saat memasuki wilayah udara Amman dan mendarat di Bandar Udara Militer Marka.

Di bawah tangga pesawat, Raja Abdullah II bin Al-Hussein menanti dan menyambut langsung Prabowo. Keduanya berjabat tangan dan berpelukan hangat, lalu menyaksikan atraksi flypass jet tempur Yordania sebagai tanda kehormatan negara.

Setelah upacara penyambutan, Raja Abdullah II mengemudikan sendiri mobil kepresidenan yang membawa Prabowo menuju tempat peristirahatan — sebuah gestur yang mencerminkan kedekatan personal dan saling percaya antara dua pemimpin yang sama-sama alumni pelatihan militer di Amerika Serikat.

Pada 14 April 2025, Presiden Prabowo menghadiri jamuan makan malam pribadi di Istana Al-Husseiniya, yang disebut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana sebagai simbol keakraban dan rasa saling hormat antara dua sahabat lama yang kini memimpin negaranya masing-masing.

Memasuki 2025, Prabowo memperluas diplomasi ke kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dalam kunjungan ke India pada Januari 2025, ia bertemu Perdana Menteri Narendra Modi dan menandatangani kerja sama di bidang teknologi digital dan keamanan maritim.

Di tingkat ASEAN, ia menghadiri KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur pada Mei 2025 dan mendorong penguatan kerja sama ekonomi serta keamanan kawasan.

Saat Leaders' Retreat Indonesia–Singapura pada Juni 2025, Prabowo dan Perdana Menteri Lawrence Wong menandatangani 19 kesepakatan strategis, mencakup digitalisasi, ketenagakerjaan, dan kerja sama maritim.

Pada pertengahan tahun, Prabowo tampil sebagai pembicara pleno di SPIEF 2025 di Rusia, kemudian menghadiri KTT BRICS 2025 di Brasil, penampilan perdananya sejak Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS.

Di Paris pada Juli, ia menjadi tamu kehormatan Presiden Emmanuel Macron pada perayaan Bastille Day, di mana pasukan Indonesia ikut berpartisipasi dalam parade militer di Champs-Elysees.

Dari Expo Osaka 2025 di Jepang, Indonesia mencatat komitmen investasi sebesar USD 23,8 miliar, dan dalam kunjungan ke Belanda, kedua negara menyepakati pengembalian 30.000 artefak dan benda sejarah milik Indonesia.

Di tengah agenda diplomatik yang padat sepanjang 2024– 2025, Presiden Prabowo menerima sejumlah tanda kehormatan dari berbagai negara dan lembaga internasional sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam memperkuat kerja sama global dan hubungan bilateral Indonesia.

Pada 15 November 2024, Pemerintah Peru menganugerahkan Grand Cross of the Order of the Sun of Peru, diserahkan langsung oleh Presiden Dina Boluarte di Jakarta. Penghargaan ini diberikan atas peran aktif Indonesia dalam mempererat kemitraan ekonomi dan kebudayaan.

Selanjutnya, pada 14 Mei 2025, Sultan Hassanal Bolkiah menganugerahkan Darjah Kerabat Laila Utama, tanda kehormatan tertinggi Brunei Darussalam, saat kunjungan kenegaraan di Bandar Seri Begawan.

Dua minggu kemudian, pada 29 Mei 2025, Presiden Emmanuel Macron menyerahkan Grand Croix de la Legion d’Honneur di Magelang, sebagai penghargaan atas kontribusi Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama pertahanan.

Dari Amerika Serikat, Komando Operasi Khusus (USSOCOM) memberikan Medali Kehormatan USSOCOM pada 4 Agustus 2025 di Istana Merdeka, diserahkan oleh Jenderal Bryan Fenton sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama pertahanan dan kontra-terorisme.

Penutup tahun ditandai dengan penganugerahan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) oleh Sultan Ibrahim Iskandar di Istana Bukit Serene, Johor Bahru, pada 19 September 2025.

Rangkaian penghargaan lintas kawasan tersebut menunjukkan pengakuan terhadap kiprah diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, khususnya dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama yang saling menghormati di tingkat internasional.

Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada 15 Agustus 2025, Prabowo menegaskan kembali arah politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global.

"Kami tetap dalam garis non-blok. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Indonesia ingin damai dengan semua orang."

Pernyataan tersebut menjadi pembuka bagi rangkaian diplomasi tingkat tinggi pada paruh akhir tahun 2025. Dalam Sidang Umum PBB ke-80 di New York pada September 2025, presiden menyampaikan pandangan Indonesia mengenai situasi dunia yang kian bergejolak.

"Indonesia akan selalu berdiri di sisi kemanusiaan dan menolak segala bentuk kekerasan dalam penyelesaian konflik."

Sebulan kemudian, melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm El-Sheikh di Mesir pada Oktober 2025, Indonesia mempertegas dukungannya terhadap rekonstruksi Gaza dan upaya perdamaian di Timur Tengah.

Sepanjang tahun pertamanya, Presiden menghadiri lebih dari dua puluh forum internasional dan menghasilkan puluhan kesepakatan bilateral di bidang ekonomi, pertahanan, kebudayaan, dan lingkungan hidup — mencerminkan diplomasi yang konsisten, aktif, dan berorientasi pada kepentingan nasional serta kemanusiaan.

Diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo menarik mata dunia. Salah satu contohnya saat Presiden Prabowo berpidato di sidang PBB.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melihat, Presiden menegaskan sikap dan kesediaan Indonesia mengambil peran penting di dunia internasional.

"Indonesia tidak menunggu. Kita menawarkan solusi. Kita ingin menjadi bangsa yang memberi harapan, bukan hanya untuk Palestina, tapi untuk kemanusiaan," ujar Meutya.

Meutya juga memuji pidato Presiden Prabowo di PBB sebagai salah satu pernyataan Indonesia paling berani di panggung dunia. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia mengirim 20 ribu pasukan perdamaian ke Gaza maupun wilayah konflik lain bila diputuskan PBB.

"Presiden ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bicara soal perdamaian. Kita siap ikut menanggung beban itu, dengan prajurit kita, bahkan dengan dukungan dana. Pesan ini kuat sekali," ungkap Meutya.

Menurut pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Irfan Ardhani, dalam satu tahun terakhir publik telah melihat kembalinya presiden sebagai aktor utama politik luar negeri Indonesia.

"Prabowo melihat bahwa tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif perlu dijaga. Untuk mewujudkannya, Prabowo meyakini bahwa Indonesia harus proaktif menjalin hubungan dengan berbagai negara yang memiliki pandangan berbeda mengenai tatanan dunia. Indonesia tidak boleh memihak," ujarnya.

Irfan menambahkan bahwa Prabowo juga menekankan pentingnya good neighborhood policy sebagai landasan bagi stabilitas dan keberhasilan ekonomi.

"Harus diakui, global presence presiden Indonesia jauh meningkat. Prabowo mungkin menjadi presiden yang paling sering bepergian ke luar negeri dalam waktu singkat, baik untuk menghadiri forum multilateral maupun bilateral— seperti yang dilakukan oleh Gus Dur. Ia tampak akrab dengan para pemimpin negara sahabat yang ditemuinya," beber Irfan.

Namun, Irfan juga menilai bahwa Prabowo perlu mengartikulasikan secara lebih jelas kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui kunjungan kenegaraan.

"Jika Prabowo mengatakan ini cerminan bebas aktif, tentu tidak cukup. Bebas aktif seperti yang dibayangkan Hatta adalah cara, bukan tujuan," tegas Irfan.

Sementara itu, Gemma King, peneliti hubungan internasional asal Australia dalam artikelnya berjudul "Six Months of Prabowo: Indonesia’s Diplomatic Charm Offensive" yang diterbitkan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 5 Mei 2025, menyebutkan bahwa kepemimpinan Prabowo menandai kebangkitan diplomasi yang lebih aktif, percaya diri, dan berpengaruh di kawasan.

King menilai bahwa dalam enam bulan pertama masa jabatannya, Prabowo memperluas jangkauan diplomasi Indonesia dengan pendekatan proaktif dan seimbang antara kekuatan besar dunia, memadukan pragmatisme politik dengan visi jangka panjang untuk menempatkan Indonesia sebagai kekuatan sentral di Asia Tenggara.

"Hanya dalam waktu enam bulan, Prabowo telah memosisikan kembali Indonesia sebagai salah satu aktor diplomatik paling dinamis di Asia Tenggara, yang bersemangat menampilkan kepercayaan diri dan pengaruh di panggung dunia," imbuhnya.