Demokrasi Pakistan Jadi Sorotan, Proses Pemilu Dituduh Tak Transparan

Liputan6.com, Islamabad - Hubungan Amerika Serikat dan Pakistan belakangan terlihat semakin erat. Namun, di balik itu, militer Pakistan kembali dituding mencurangi pemilu nasional negara tersebut.

Pemilu Februari 2024 untuk memilih Majelis Nasional ke-16 (pemilu) dinilai penuh kecurangan oleh pengamat, media, dan komunitas internasional—termasuk warga negara AS, Inggris, dan Uni Eropa.

Hasilnya menguntungkan Nawaz Sharif dari Liga Muslim Pakistan (PML-N), sementara rivalnya, Imran Khan dari Partai Tehreek-e-Insaf (PTI), tersingkir, dikutip dari laman pjmedia, Senin (29/9/2025).

Khan sendiri sudah dijatuhkan melalui mosi tidak percaya pada 2022, lalu ditangkap dan dilarang berpolitik lima tahun karena kasus korupsi pada 2023.

Partainya juga dilucuti dari simbol elektoral resmi. Meski begitu, kandidat independen yang sebagian besar didukung PTI tetap menang di 93 dari 103 kursi. PML-N meraih 75 kursi, sementara Partai Rakyat Pakistan (PPP) 54 kursi. Kedua partai terakhir akhirnya membentuk pemerintahan koalisi yang didukung militer.

Sejumlah laporan menyebut kecurangan berlangsung terang-terangan. Komisioner Rawalpindi bahkan mengaku mengubah hasil pemilu untuk memenangkan 13 kandidat.

Temuan serupa juga tercantum dalam laporan pemantau Persemakmuran Bangsa-Bangsa, yang dipimpin mantan Presiden Nigeria Goodluck Jonathan.

Laporan itu menilai pemerintah Pakistan melanggar hak-hak politik dasar, termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Namun, atas permintaan Islamabad, Sekretaris Jenderal Persemakmuran Patricia Scotland diduga menekan publikasi laporan tersebut.

Politik Pakistan kerap berputar di lingkaran keluarga. PML-N dikuasai keluarga Sharif, sementara PPP diwarisi keluarga Bhutto. Nawaz Sharif, yang pernah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada 2018, kembali dari pengasingan pada 2023 untuk kembali memimpin.

Imran Khan sendiri sebelumnya naik ke kursi perdana menteri pada 2018 setelah menggugat Sharif dalam kasus Panama Papers. Namun, pemerintahannya pun dikritik karena merangkul kelompok Islam radikal dan mengabaikan hak-hak minoritas. Meski kini dipenjara, popularitas Khan tetap tinggi, terbukti dari kemenangan besar kandidat pro-PTI dalam pemilu 2024.

Namun, pemilu curang bukan hal baru di Pakistan. Sejak era 1970-an, hampir semua pemilu dicederai manipulasi—mulai dari intimidasi, rekayasa hasil, hingga kudeta militer. Pada 2018, Komisi HAM Pakistan menyebut pemilu saat itu sebagai yang paling “kotor” dalam sejarah negara itu.

Militer Pakistan bukan hanya pengendali politik, tetapi juga pemain ekonomi besar. Diperkirakan mereka menguasai aset hingga 10 miliar dolar AS, termasuk 5 juta hektare lahan pertanian. Lelucon yang sering beredar menyebutkan: “Di negara lain, militer dimiliki oleh negara. Di Pakistan, negara dimiliki militer.”

Selain itu, militer Pakistan dituding memberi perlindungan pada kelompok Islam radikal dan Taliban. Kebijakan membedakan antara “Taliban baik” di Afghanistan dan “Taliban jahat” di Pakistan justru memperkuat pengaruh kelompok ekstremis.

Meski krisis demokrasi memburuk, hubungan Islamabad dengan Washington justru menghangat. Pada Juni lalu, Presiden Donald Trump menjamu Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Gedung Putih. Tarif perdagangan Pakistan bahkan diturunkan menjadi 19%.

Kerja sama kedua negara juga menyentuh sektor finansial. Dengan 25 juta pengguna aktif, Pakistan termasuk dalam 10 besar dunia untuk adopsi mata uang kripto.

Dewan Kripto Pakistan baru-baru ini menandatangani kesepakatan dengan World Liberty Financial, perusahaan di mana keluarga Trump memiliki 60% saham. Selain itu, Trump juga mengumumkan kesepakatan untuk mengembangkan cadangan minyak Pakistan.

Namun, banyak pihak menilai AS perlu mempertimbangkan kembali hubungan ini. Pemilu yang sarat kecurangan, dukungan terhadap kelompok teroris, serta korupsi yang mengakar membuat masa depan demokrasi Pakistan semakin suram.