Macron: Pembukaan Kedutaan di Palestina Bergantung pada Pembebasan Sandera

Liputan6.com, Paris - Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa negaranya hanya akan membuka kedutaan besar di Palestina apabila para sandera yang masih ditahan dibebaskan terlebih dahulu.

“Bagi kami, ini akan menjadi persyaratan yang sangat jelas sebelum membuka, misalnya, kedutaan besar di Palestina,” ujar Macron dalam wawancara dengan CBS News yang direkam pada Kamis lalu.

Pernyataan Macron muncul di tengah langkah sejumlah negara Barat—termasuk Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal—yang menyatakan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada Sidang Umum PBB di New York, dikutip dari laman Radio France International, Senin (22/9/2025).

Meski mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk memiliki negara berdaulat, Macron menekankan bahwa Prancis tidak akan berkompromi terkait keamanan, terutama soal pembebasan sandera.

Komentar ini sekaligus memperlihatkan sikap hati-hati Paris dalam menanggapi dinamika terbaru, di mana pengakuan terhadap Palestina menuai pujian dari pihak Palestina, tetapi juga memicu kecaman keras dari Israel.

ementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyambut baik keputusan sejumlah negara diantaranya Inggris, Kanada, dan Australia yang mengakui Negara Palestina dan menyebutnya sebagai “keputusan berani yang konsisten dengan hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional.”

Menurut mereka, keputusan tersebut berakar dari komitmen negara-negara tersebut untuk mengakhiri pendudukan dan mencapai perdamaian, serta menjamin keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bagi kawasan dan dunia, dikutip dari laman Antara News, Senin (22/9).

Dalam pernyataan pers yang dikeluarkan Minggu malam, kementerian di Palestina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada negara-negara tersebut, menegaskan kesiapan Negara Palestina dan pemerintahannya yang sah untuk mulai membangun "hubungan yang paling kuat dan paling tulus dengan mereka di semua tingkatan."

Kementerian menganggap pengakuan tersebut sebagai pengakuan atas hak-hak rakyat Palestina yang adil dan sah serta berkontribusi dalam melindungi solusi dua negara dari bahaya yang diakibatkan oleh kejahatan pendudukan yang berkelanjutan, termasuk genosida, kelaparan, pengungsian, dan aneksasi. 

Hal itu juga memberikan momentum tambahan bagi upaya regional dan internasional yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Perancis, untuk mengimplementasikan “Deklarasi New York”, dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara politik dan negosiasi, serta memulihkan penghormatan terhadap hukum dan legitimasi internasional dalam upaya perdamaian.