Gempuran Drone Israel Tewaskan 2 Orang di Lebanon, Salah Satunya Penyintas Serangan Pager

Liputan6.com, Beirut - Israel kembali menyerang Lebanon. Kali ini dua warga sipil tewas dalam serangan drone atau pesawat tak berawak yang mematikan di Kota Zibqin, Lebanon selatan, dalam pelanggaran lain terhadap gencatan senjata yang secara teknis masih berlaku sejak akhir tahun 2024 lalu.

Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi pada hari Minggu (6/4) bahwa jumlah korban akibat serangan Israel telah meningkat menjadi dua orang tewas, sementara media lokal seperti dikutip dari The New Arab, Senin (7/4/2025), mengidentifikasi korban sebagai Ali Hassan Salibi dan Adnan Fadl Bzeih. Dua orang lainnya terluka dalam serangan itu.

Salibi telah selamat dari satu serangan Israel pada September 2024 lalu, ketika ia kehilangan mata dan mengalami cedera parah di tangannya akibat serangan pager Israel. Ledakan pager dan walkie-talkie menyebabkan lebih dari 3.000 orang terluka dan puluhan orang tewas, termasuk dua anak-anak.

Militer Israel mengaku bertanggung jawab, dengan menyatakan bahwa mereka "melakukan serangan udara yang menargetkan dua anggota Hizbullah di wilayah Zibqin," dan menuduh mereka "berusaha membangun kembali lokasi infrastruktur teror Hizbullah." Tidak ada bukti yang diajukan untuk mendukung klaim tersebut.

Serangan terbaru itu terjadi di tengah pelanggaran terus-menerus Israel terhadap gencatan senjata yang ditengahi AS yang dicapai pada akhir November 2024, yang bertujuan untuk mengakhiri lebih dari satu tahun permusuhan lintas perbatasan antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran.

Berdasarkan kesepakatan itu, Hizbullah akan mengerahkan kembali pasukannya di utara Sungai Litani dan membongkar sisa infrastruktur militernya di selatan, sementara Israel diperkirakan akan mundur melintasi Garis Biru yang ditetapkan PBB - perbatasan kedua negara.

Namun Israel gagal memenuhi komitmen ini, karena terus menduduki lima posisi di Lebanon selatan yang dianggapnya "strategis," meskipun telah melewati dua tenggat waktu berdasarkan ketentuan gencatan senjata.

Serangan terbaru Israel tersebut terjadi saat kunjungan Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus, yang pada hari Sabtu (5/4) membahas situasi di Lebanon selatan dan reformasi ekonomi dengan pejabat tinggi Lebanon.

Berbicara secara anonim, seorang pejabat Lebanon mengatakan kepada AFP bahwa Ortagus mendorong "peningkatan dan percepatan" upaya tentara Lebanon untuk "membongkar infrastruktur militer Hizbullah, yang mengarah pada pembatasan senjata ke tangan negara, tanpa menetapkan jadwal".

Meskipun Ortagus tidak membuat pernyataan resmi, Presiden Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam menggambarkan pembicaraan itu sebagai hal yang positif, yang menegaskan bahwa mereka membahas keamanan di selatan dan reformasi ekonomi.

Pejabat Lebanon tersebut menambahkan bahwa Ortagus telah "menyiratkan" bahwa pembangunan kembali wilayah yang rusak akibat perang akan memerlukan "pencapaian reformasi dan perluasan kewenangan negara terlebih dahulu".

Kementerian Keuangan Lebanon mengatakan Ortagus bertemu pada hari Minggu dengan Menteri Keuangan Yassine Jaber, Menteri Ekonomi Amer Bsat, dan gubernur bank sentral baru Karim Souaid.

Pernyataan kementerian mencatat bahwa "reformasi yang diprakarsai pemerintah... dan program reformasi ekonomi" dibahas dan para pejabat akan menghadiri pertemuan dengan Dana Moneter Internasional di Washington akhir bulan ini.

Pejabat Lebanon yang sama mengatakan Ortagus "memuji rencana reformasi pemerintah, khususnya tindakan yang diambil di bandara".

Bandara Beirut baru-baru ini memperkenalkan kontrol yang lebih ketat dan teknologi baru untuk mencegah penyelundupan, termasuk dugaan transfer uang atau senjata ke Hizbullah, menurut sumber keamanan Lebanon yang berbicara kepada AFP dengan syarat anonim.

Penerbangan antara Lebanon dan Iran telah ditangguhkan sejak Februari, setelah AS memperingatkan bahwa Israel mungkin menargetkan bandara Beirut untuk menghentikan dugaan pengiriman senjata. Baik Hizbullah maupun Teheran membantah adanya penyelundupan semacam itu.