Pemerintah Transisi Haiti Berjanji Pulihkan Ketertiban Negara

Protes Menuntut PM Haiti Ariel Henry Mundur — Seorang pria menambahkan puing-puing untuk dibakar di barikade ban yang terbakar yang dipasang oleh pengunjuk rasa selama demonstrasi menuntut Perdana Menteri Haiti Ariel Henry mundur dan menyerukan kualitas hidup yang lebih baik, di Port-au-Prince, Haiti, Senin (29/8/2022). (AP Photo/Odelyn Joseph)

Liputan6.com, Port-au-Prince - Dewan pemerintahan yang bertujuan untuk mengawasi transisi politik di Haiti, berjanji pada Rabu (27/3/2024) untuk memulihkan “ketertiban masyarakat dan demokrasi.” Hal itu disampaikan pada pernyataan pertama dewan tersebut untuk rakyat di negara Karibia yang didera krisis keamanan yang terus memburuk.

Haiti, negara miskin yang telah lama bergulat dengan lingkaran kekerasan, telah diguncang oleh peningkatan kekerasan sejak akhir Februari, ketika geng-geng bersenjata di negara itu melakukan serangan terkoordinasi dan menuntut Perdana Menteri Ariel Henry untuk mundur.

Henry telah memimpin negara miskin di Karibia ini sejak pembunuhan terhadap Presiden Jovenel Moise yang mengejutkan pada 2021. Dia berjanji pada dua pekan lalu untuk turun, setelah dewan transisi terbentuk – meskipun untuk mencapai tahap itu terbukti sangat sulit, dikutip dari laman VOA Indonesia, Jumat (29/3/).

“Kami bertekad untuk meringankan penderitaan rakyat Haiti, yang terjebak begitu lama di antara pemerintahan yang buruk, kekerasan di berbagai sisi, dan sudut pandang serta kebutuhan mereka telah diabaikan,” kata sebuah pernyataan dari Dewan Kepresidenan yang belum resmi dilantik.

Dewan Transisi Kepresidenan – yang terdiri dari tujuh anggota dengan hak suara dan dua anggota tanpa hak suara – dibentuk dari partai-partai politik di Haiti, sektor swasta dan unsur lain. Dewan tersebut akan menunjuk seorang perdana menteri dan pemerintahan sementara untuk menyusun tahap-tahap pemilu yang baru.

Tetapi pertengkaran di antara para pemimpin partai telah menghambat pembentukan dewan tersebut.

Geng-geng kriminal bersenjata melancarkan serangan baru di pinggiran Port-au-Prince pada Rabu (20/3/2024) pagi, dengan tembakan keras bergema di komunitas yang dulunya damai di dekat ibu kota Haiti.

2 dari 3 halaman

Misi Disetujui oleh PBB

Kenya, yang telah setuju untuk memimpin misi yang disetujui PBB ke Haiti yang sudah lama dinantikan, kini telah menunda pelaksanaan rencana tersebut hingga dewan transisi terbentuk. Misi itu sendiri bertujuan membantu pasukan keamanan Haiti menghadapi geng-geng bersenjata.

“Begitu dilantik, Dewan Kepresidenan akan menunjuk Perdana Menteri, yang kemudian akan membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional dan mengembalikan Haiti kembali ke jalur legitimasi demokrasi, stabilitas dan kehormatannya,” Dewan Kepresidenan menyatakan hal tersebut pada Rabu.

Pihak dewan juga menggarisbawahi kemajuan menuju pelantikan dewan itu sendiri secara resmi, dengan menyatakan bahwa mereka telah “menyusun kriteria dan mekanisme untuk memilih Presiden dari Dewan Kepresidenan ini, serta menunjuk Perdana Menteri baru dan kabinet.”

3 dari 3 halaman

Tujuan Pengembalian Ketertiban Masyarakat

Protes Haiti — Sementara itu sebuah kelompok aktivis hak asasi manusia (HAM) mendesak komunitas dunia internasional untuk segera turun tangan dan ikut mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh geng-geng kriminal di Haiti. (Richard PIERRIN/AFP)

“Bersama-sama, kita akan menerapkan rencana yang jelas untuk aksi yang bertujuan mengembalikan ketertiban masyarakat dan demokrasi” dengan meningkatkan keamanan dan menyelenggarakan pemilu yang bebas, lanjut pernyataan itu.

"Dewan Kepresidenan saat ini sedang menyelesaikan sebuah dokumen untuk struktur organisasi dewan dan cara kerjanya, termasuk kesepakatan politik yang transparan di antara sektor-sektor yang terlibat di dalam proses tersebut,” tambah pernyataan itu.

Pernyataan itu, yang ditandatangani oleh delapan dari sembilan anggota dewan tersebut, diakhiri dengan permintaan untuk persatuan, dengan memperingatkan bahwa Haiti sedang berada dalam “titik balik yang penting”.

Dewan itu pertama kali diumumkan pada 11 Maret lalu, setelah pertemuan darurat antara pemimpin-pemimpin Haiti dan perwakilan dari sejumlah negara dan organisasi, termasuk blok regional Karibia, CARICOM.