Media Asing Sorot Mahasiswa Aceh yang Usir Rohingya, UNHCR: Pengungsi Trauma

Liputan6.com, Aceh - Para mahasiswa Aceh disorot media asing karena mendemo para pengungsi Rohingya yang datang ke provinsi mereka. Demo itu terjadi pada Rabu (27/12) kemarin.

Al Jazeera melaporkan bagaimana para mahasiswa di Aceh membawa-bawa spanduk yang berisi kata-kata penolakan terhadap para pengungsi Rohingya.

Para mahasiswa Aceh itu juga dilaporkan menendang-nendang barang milik para pengungsi Rohingya yang menangis di lantai. Foto-foto para mahasiswa Aceh yang memakai alma mater itu juga difoto media-media internasional.

Merespons aksi para mahasiswa, para polisi kemudian mengevekuasi para pengungsi Rohingya dengan truk.

Salah satu mahasiswa yang diwawancara media internasional AFP berkata ia tidak setuju karena warga Rohingya terus-terusan datang.

Sejak November lalu, ada lebih dar 1.500 pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh. Angka itu tergolong cukup tinggi. Kedatangan perahu-perahu Rohingya menghadapi penolakan dari warga lokal Aceh yang protes karena banyaknya warga Rohingya yang datang.

Sementara, pihak UNHCR mengaku resah melihat kerumunan yang menyerang tempat penampungan para warga Rohingya yang rentan. UNHCR lantas meminta perlindungan tambahan untuk Rohingya.

UNHCR berkata ada 137 pengungsi yang akhirnya dipindahkan.

"Insiden itu membuat para pengungsi syok dan trauma," kata pernyataan UNHCR. Selain itu, UNHCR menyorot dampak dari misinformasi dan ujaran kebencian yang menyudutkan para pengungsi Rohingya.

Ratusan pengungsi Rohingya kembali berlabuh di Aceh. Mereka tiba di Pantai Aceh sekitar tanggal 2 Desember 2023 dini hari. Mereka berkumpul di pinggir pantai setelah turun dari kapal kayu.

2 dari 4 halaman

Prabowo soal Rohingya: Tidak Fair Kalau Kita Harus Menerima Semua Pengungsi Itu

Sebelumnya dilaporkan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bicara soal pengungsi Rohingya yang jumlahnya semakin banyak di Aceh. Prabowo menyebut, permasalahan ini adalah menyangkut dunia dan mesti diselesaikan dengan cara integralistik.

"Jadi masalah Rohingya ini adalah masalah dunia ya kan, menyangkut beberapa negara, tentu Indonesia kita harus mendekatinya dengan suatu sikap dan pendekatan yang integralistik. Kita koordinasi dengan badan-badan internasional, dengan PBB dan sebagainya," kata Prabowo di Banda Aceh, Selasa (26/12).

Meski begitu, Prabowo menekankan untuk mengatasi masalah ini, kepentingan rakyat nasional mesti diutamakan. Sebab, banyak masyarakat Indonesia yang hidupnya susah.

Capres nomor urut 2 ini menilai tidak adil jika hanya memberi bantuan kepada pengungsi Rohingya, tetapi rakyat Indonesia hidupnya masih susah.

"Masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah, jadi tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita, walaupun dari segi kemanusiaan kita juga punya rasa solidaritas ingin membantu dan sebagainya,"ujarnya.

Atas hal itu, Prabowo menyebut, persoalan Rohingya mesti diselesaikan secara komprehensif. Prabowo ingin kepentingan bangsa Indonesia diutamakan.

"Jadi ini perlu pendekatan yang integralistik, tapi sekali lagi di ujungnya kita harus menjaga kepentingan bangsa kita dan rakyat kita," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Bareskrim Polri Terjunkan Tim Telusuri Dugaan TPPO Pengungsi Rohingya di Aceh

Imigran Rohingya Mendarat Lagi di Aceh — Rombongan Rohingya berenang dari kapal mereka sekitar 100 meter menuju pantai. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurunkan tim untuk mengusut dugaan jaringan TPPO pada arus kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, Tim Satgas TPPO Polri masih berada di Aceh untuk mengusut dugaan TPPO dalam arus kedatangan pengungsi Rohingya.

"Bareskrim turun, anggota masih di sana (Aceh) melakukan penyelidikan," kata Djuhandhani dilansir dari Antara, Minggu (24/12/2023).

Menurut ia, dari penyelidikan yang dilakukan di lapangan, arus kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia karena penyelundupan orang (people smuggling).

"Tapi, sekarang yang kita dapatkan masih tahap people smuggling, untuk TPPO-nya masih diperdalam," kata Djuhandhani.

Sebelumnya, Polda Aceh menyatakan bahwa pihak Security Camp dan kapten kapal di kamp Cox's Bazar merupakan koordinator utama dari penyelundupan imigran Rohingya.

Para pengungsi harus membayar uang sebesar Rp 3-15 juta kepada komplotan penyelundup agar bisa keluar dari kamp Bangladesh itu.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, mengatakan setelah uang terkumpul, komplotan penyelundup yang terdiri dari kapten kapal, nahkoda, dan operator mesin mulai membeli kapal, bahan bakar, serta bahan makanan untuk perbekalan selama perjalanan laut.

Sisa uang yang terkumpul tadi akan dibagi untuk upah kapten kapal, nahkoda, operator mesin serta koordinator utama yang berada di kamp Cox's Bazar.

Menurut Joko, kapal-kapal ini nantinya akan berlayar menuju negara tujuan sesuai keinginan pengungsi, seperti Indonesia, Thailand dan Malaysia. Namun, karena ketatnya penjagaan di perairan Thailand dan Malaysia, kapal-kapal tersebut umumnya mengalihkan tujuannya ke Indonesia.

4 dari 4 halaman

Soal Pengungsi Rohingya ke Indonesia, Jokowi: Dugaan Kuat Ada TPPO

Potret Puluhan Pengungsi Rohingya Saat Terdampar di Pantai Aceh — Pengungsi etnis Rohingya berada di atas kapal milik nelayan Indonesia di pesisir Pantai Seunuddon, Aceh Utara (24/6/2020). Para pengungsi Rohingya diselamatkan nelayan Aceh setelah kapal yang ditumpangi puluhan pengungsi itu rusak. (AP Photo/Zik Maulana)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa ada dugaan kuat keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong ke Indonesia, khususnya Aceh. Jokowi menekankan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).

"Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," sambungnya.

Dia mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan kemanusiaan sementara untuk pengungsi Rohingnya. Namun, dengan menguatamakan kepentingan masyarakat lokal.

"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengann organisasi internasional untuk menangani masalah ini," jelasnya.