Ratusan Ribu Orang Kerja Rodi Jadi Online Scammer di ASEAN

Dijelaskan oleh OHCHR bahwa para korban kerja rodi online scam itu direkrut melalui metode tipu-tipu. Para calon pekerja pun sampai dibelikan tiket untuk berangkat dan dokumennya dibantu.

"Para penyelundup mungkin juga membantu dengan transportasi, termasuk dalam beberapa kasus dengan dokumen yang diperlukan," tulis laporan OHCHR.

Korban-korban mengaku menemukan lowongan kerja di media sosial, mulai dari Facebook hingga aplikasi kencan Tinder. 

Terkadang, para korban tidak sadar mereka telah masuk ke negara lain, misal dari Thailand lalu dibawa Myanmar.

Ketika tiba, para calon pekerja itu biasanya dijemput oleh para penyelundup ke akomodasi sementara. Terkadang, mereka juga langsung dibawa ke gedung tempat tinggal (compound) tertutup untuk kemudian disuruh kerja. Mereka dipantau oleh penjaga bersenjata.

Barang-barang milik pekerja itu juga disita, seperti paspor. 

Selain ancaman kekerasan, utang juga dijadikan senjata oleh para perekrut itu. Mereka disuruh membayar macam-macam biaya, seperti biaya kedatangan, pelatihan, hingga denda karena kurang performa. 

Terkadang, utang itu akan ditagihkan kepada keluarga korban rekrutmen scam itu sebelum korban boleh dibiarkan pergi. Foto-foto korban dikirimkan kepada keluarga sebagai bukti.

"Dalam beberapa kesempatan, orang-orang mencoba kabur, termasuk dengan lompat dari compound atau berenang sepanjang sungai (misal dari Myanmar ke Thailand atau Kamboja ke Vietnam), namun upaya-upaya tersebut seringnya berakhir dengan tidak sukses, entah karena kematian atau hukuman berat saat ditangkap lagi," jelas OHCHR.

Pihak OHCHR menjelaskan bahwa masalah online scam ini memang isu yang kompleks. Ada tiga masalah yang menyulitkan penegakkan hukum:

1. Ada tantangan untuk mengadili aktor-aktor yang terlibat dalam kejahatan transnasional (lintas negara) yang terorganisir.

2. Ada tantangan dalam melindungi HAM di ranah digital.

3. Ada tantangan dalam mengakses operasi-operasi scam yang berlokasi di daerah yang pengawasannya lemah.

Salah satu contoh tantangan yang dialami Indonesia adalah nomor tiga. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sempat menyorot masalah evakuasi para WNI yang dipaksa menjadi pekerja online scam di Myawaddy, Myanmar. Wilayah tersebut sulit dijangkau akibat gejolak konflik di Myanmar, serta posisi geografisnya di perbatasan Thailand dan Myanmar, sehingga jauh dari perwakilan diplomaik Indonesia. 

OHCHR juga menyorot masalah kurangnya pelatihan bagi pra petugas garis depan, seperti penjaga perbatasan, untuk mengidentifikasi korban-korban penyelundupan orang. Selain itu, ada pula masalah perbedaan bahasa. 

Sebelumnya dilaporkan, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Bareskrim Polri total menyelamatkan 2.497 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sejak pertama kali dibentuk pada tanggal 5 Juni 2023.

"Satgas Pemberantasan TPPO yang dibentuk Presiden dan diketuai Kapolri telah melaksanakan penegakan hukum dengan menyelamatkan korban sebanyak 2.497 orang," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di sela-sela kegiatan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Senin (21/8). 

TPPO merupakan permasalahan yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Arahan Presiden telah ditindaklanjuti oleh Polri dengan mengerahkan Satgas TPPO untuk melakukan penanggulangan TPPO.

Tak hanya menyelamatkan korban, satgas tersebut telah melakukan penegakan hukum dengan adanya 771 laporan polisi. Polri juga telah menangkap tersangka sebanyak 924 orang.

"Hal itu merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menindaklanjuti perintah Presiden dan sudah jadi kesepakatan untuk bisa dijadikan suatu pedoman bersama agar di kawasan ASEAN nantinya bebas TPPO," katanya menjelaskan.

Tak hanya menjadi permasalahan Indonesia, TPPO juga menjadi tanggung jawab negara-negara ASEAN sebagaimana kesepakatan bersama dalam KTT Ke-42 ASEAN pada bulan Mei 2023.

Oleh karena itu, dalam momen AMMTC di Labuan Bajo, Indonesia mendorong adanya hubungan kerja sama yang perlu ditingkatkan terkait kerja sama pencegahan TPPO, penegakan hukum, maupun bantuan bagi korban dan saksi yang terkait dengan TPPO.

Selanjutnya ada pula kerja sama peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan persepsi sehingga ke depan kejahatan TPPO bisa ditanggulangi dengan kerja sama yang baik.

"Kuncinya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi," ucapnya.