ASEAN 2024 di Laos Sepakati Lanjutkan 3 Prioritas dari Keketuaan Indonesia, Simak Kesepakatannya

Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi pembayaran lintas negara sehingga dapat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mengurangi  biaya transaksi perdagangan, mendorong pendalaman pasar keuangan dalam mata uang lokal, serta mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar.

Ketiga, upaya Indonesia untuk melakukan penyempurnaan mandat komite kerja (Working Committee) ASEAN. Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan komite kerja ASEAN lebih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi, mendorong inovasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi, memperkuat kerjasama regional, serta mencapai integrasi dan stabilitas keuangan. Pada AFMGM ke-11 ini, para Menteri dan Gubernur Bank Sentral mengesahkan Pedoman Tingkat Tinggi dan Kerangka Acuan Penyesuaian Mandat Komite Kerja ASEAN.

Saat ini dua komite kerja telah menyelesaikan penyesuaian mandatnya, yaitu komite kerja yang menangani pengembangan sistem pembayaran (Working Committee-Payment and Settlement System/WC-PSS) dan pengembangan liberalisasi neraca modal (Working Committee-Capital Account Liberalisation/WC-CAL).

Selanjutnya, juga ada komite kerja lainnya terkait penguatan inklusi keuangan, pengembangan pasar keuangan, liberalisasi perdagangan, dan integrasi perbankan sudah memulai dan akan melanjutkan proses penyempurnaan mandatnya.

Sebelumnya diberitakan, Australia memperkuat kerja sama dengan Asia Tenggara melalui Skema Iklim dan Energi Bersih yang baru senilai 10 juta dolar Australia. Ini dirancang untuk meningkatkan upaya bersama di bidang perubahan iklim dan energi bersih.

Skema yang diumumkan pada KTT ASEAN-Australia di Melbourne pada Senin (4/3/2024) ini akan menyediakan pendanaan multi-tahun untuk program-program iklim dan energi bersih termasuk pengembangan kapasitas teknis dan akan memastikan bahwa Australia dan negara-negara ASEAN saling berbagi keahlian serta belajar satu sama lain.

"Perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi kawasan kita dan kami bekerja sama dengan mitra ASEAN untuk memitigasi dampaknya serta mempercepat transisi energi bersih," tutur Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Australia.

"Skema Iklim dan Energi Bersih yang baru adalah salah satu contoh bagaimana kita menciptakan peluang dan mengatasi tantangan bersama."

Skema ini akan memungkinkan lembaga-lembaga Pemerintah Persemakmuran dan Negara Bagian dan Teritorial Australia untuk memperluas dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan mitra-mitra di Asia Tenggara dalam hal perubahan iklim dan transformasi energi ramah lingkungan.

"Australia memperkuat kerja sama dengan mitra ASEAN kami, bekerja sama untuk memperbaiki kawasan kami, membangun peluang manufaktur, dan perdagangan energi bersih yang baru," ujar Menteri Perubahan Iklim dan Energi Chris Bowen.

"Skema Iklim dan Energi Bersih senilai 10 juta dolar akan membantu membangun kemampuan di seluruh kawasan untuk merespons perubahan iklim dan mempercepat transformasi energi bersih."

Program ini mencakup metode pendanaan fleksibel untuk menanggapi permintaan negara mitra dan akan menjadi inisiatif pertama yang dirancang di bawah program kemitraan pemerintah-ke-pemerintah Asia Tenggara, yang diumumkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese pada tahun 2023.

Selain itu, program ini juga akan mendukung implementasi dari "Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040", yang mengakui peran penting kemitraan antar pemerintah serta peluang dan tantangan transformasi energi bersih.