AS Rayakan Keberhasilan Bantuan Penanganan COVID-19 di Indonesia Senilai Rp 972 Miliar

Selain membantu pelaksanaan vaksinasi, USAID juga mengadakan kampanye komunikasi, pengelolaan dan penggunaan data, serta penjangkauan vaksinasi kepada kelompok rentan dan berisiko seperti kelompok lanjut usia.

"Kami mengapresiasi semua dukungan dalam memperkuat strategi surveilans, pengobatan, vaksinasi, dan protokol kesehatan. Pandemi ini memberikan pelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas menghadapi COVID-19 dan mengantisipasi pandemi lainnya di masa mendatang," ucap Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono.

"Mari kita tutup kemitraan penanggulangan pandemi ini, kami percaya bahwa kemitraan kuat kita akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Hanya bersama kita bisa bangkit dan tumbuh lebih kuat," tutup Wamenkes.

Bantuan respons dari AS terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia menambahkan bantuan bilateral lebih dari 5 miliar dolar (sekitar 74 triliun rupiah) yang telah diberikan selama 20 tahun terakhir, termasuk lebih dari 1 miliar dolar untuk membantu Indonesia memperkuat sistem kesehatan.

USAID berharap dapat terus membangun hubungan yang kuat dengan Indonesia untuk mengatasi masalah kesehatan penting lainnya, termasuk tuberkulosis, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, serta penyakit infeksi baru.

Tidak hanya membantu penanganan COVID-19 di Indonesia, USAID juga baru-baru ini bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Keduanya telah mendandatangani nota kesepahaman (MOU) agar mampu bekerja sama untuk memperkuat, mengembangkan, dan mempromosikan kegiatan kerja sama ilmiah dan teknis.

"Kami gembira dapat memperdalam kemitraan kami dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Dengan kepemimpinan BMKG, kita meningkatkan sistem peringatan dini bagi publik untuk memberikan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami yang tepat waktu, akurat, komprehensif, dan mudah dipahami," ujar Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen, sebagaimana tertulis di rilis pers yang diterima pada Kamis (30/3/2023).

Berdasarkan nota kesepahaman baru tersebut, USAID dan BMKG akan bermitra untuk meningkatkan prakiraan berbasis dampak, mendukung sistem panduan banjir bandang untuk kawasan Asia dan Pasifik, serta meningkatkan notifikasi gempa bumi dan peringatan tsunami.

"BMKG Indonesia sangat senang dapat mempererat kerja sama dengan Amerika Serikat melalui USAID, sehingga kita dapat saling belajar, terutama terkait dengan fenomena cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami yang secara signifikan memengaruhi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di dua negara," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Dwikorita juga menambahkan bahwa BMKG berharap ke depannya akan menghasilkan inovasi untuk peningkatan sistem peringatan dini, di tengah tantangan kejadian bencana yang semakin bertambah dengan adanya kerja sama antara Indonesia dan AS itu. 

Baca selebihnya di sini...

Begitu juga dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), USAID adakan diskusi bersama dengannya untuk menyempurnakan pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo  berharap pengukuran ITKPD dapat diperluas hingga tingkat provinsi dengan melihat kondisi yang lebih real. Mengingat hasil pengukuran ITKPD pada 2020 hingga 2022 masih banyak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pengaruh tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi dalam suatu daerah.

"Pengukuran sudah dilakukan setidak-tidaknya 34 provinsi, lalu akan dilakukan pengujian kembali terhadap instrumen. Hal ini untuk melihat keajegan (keteraturan) apakah validitasnya sudah terpenuhi atau belum," jelasnya saat memimpin kegiatan Diskusi Tindak Lanjut Penyusunan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) Tahun 2023 di Ruang Video Conference pada Jumat, 10 Februari 2023.

Yusharto mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian merespons baik penyusunan ITKPD. Hal ini, menurut Yusharto, semestinya menjadi motivasi bagi BSKDN dan Tim Kemitraan serta USAID-ERAT untuk segera menindaklanjuti penyempurnaan pengukuran ITKPD. Ia berharap kegiatan penyusunan ITKPD dapat segera dirampungkan pada 2023 ini.

"Bagaimana strateginya? ini yang akan kita lakukan, pertama saya minta segera diselenggarakan rapat bersama kementerian dan lembaga serta komponen lainnya yang terkait," ungkap Yusharto

Setelah sosialisasi terkait pengukuran ITKPD, Yusharto berharap BSKDN dapat segera menyampaikan hasil pengukuran ITKPD secara berkala kepada pemerintah daerah (Pemda).

Baca selebihnya di sini...