PNS Dihukum Potong Gaji Akibat Main Solitaire Saat Kerja

Beralih ke dalam negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, rekrutmen penerimaaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2023 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Untuk tahun 2023, pemerintah melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK. Rekrutmen ASN untuk 2023," kata Abdullah Azwar Anas kepada Liputan6.com, Jumat (23/12).

Adapun kebutuhan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2023 ditujukan untuk seleksi PPPK yakni Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis, dengan proyeksinya sejumlah 424.843 formasi instansi daerah dan 93.195 formasi instansi pusat.

"Calon PPPK Guru, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis Lainnya dengan proyeksi sejumlah 424.843 formasi Instansi Daerah dan 93.195 formasi Instansi Pusat yg merupakan pemenuhan tahun 2022," ujarnya.

Sedangkan formasi yang dibutuhkan untuk calon PNS diantaranya  hakim, jaksa, dosen, agen dan tenaga teknis tertentu lainnya.

Lebih lanjut, Azwar Anas mengatakan, rekrutmen dengan indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional dengan mempertimbangkan letak geografis dan kemampuan anggaran.

"Selain itu disiapkan/dikaji terkait pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua barat serta DOB Papua," katanya.

Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan untuk tahun 2023 juga mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh K/L dan Pemda yang sedang dilakukan penelaahan. Pada saatnya akan ditetapkan formasi dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Sebagai informasi, Kementerian PAN-RB mencatat, saat ini jumlah ASN adalah 4.315.181 yg terdiri dari 3.956.018 PNS dan 359.163 PPPK berdasarkan data BKN per September 2022. 

Pemerintah mengumumkan rekrutmen penerimaaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal tersebut diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.

"Untuk tahun 2023, pemerintah melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK. Rekrutmen ASN untuk 2023," kata Abdullah Azwar Anas kepada Liputan6.com.

Untuk seleksi PPPK formasi yang dibutukan adalah Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis. Proyeksi kebutuhan mencapai 424.843 formasi instansi daerah dan 93.195 formasi instansi pusat.

Sedangkan formasi yang dibutuhkan untuk calon PNS diantaranya hakim, jaksa, dosen, agen dan tenaga teknis tertentu lainnya.

Rekrutmen dengan indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional dengan mempertimbangkan letak geografis dan kemampuan anggaran.

"Selain itu disiapkan/dikaji terkait pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua barat serta DOB Papua," katanya.

Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan untuk tahun 2023 juga mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh K/L dan Pemda yang sedang dilakukan penelaahan. Pada saatnya akan ditetapkan formasi dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan masih harus menghadapi dan menyelesaikan beberapa dilema dalam upaya melaksanakan reformasi birokrasi.

Dilema dimaksud seperti zona nyaman yang sudah dirasakan para Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian KKN dalam rekrutmen honorer non ASN.

 "Istilah kami, ada istilah masih ada ASDP yaitu anak saudara dan ponakan di beberapa tempat," jelas Azwar Anas pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Selasa (6/12).

Meski dia tidak menampik banyak juga honorer yang memang bekerja dengan hebat dan kompeten sehingga sangat membantu di daerah-daerah. "Dilema inilah mudah-mudahan segera kami beresin bersama-sama ibu dan bapak," tegas dia.

Azwar Anas pada acara ini juga menyinggung jika pihaknya telah meminta agar instansi pemerintah mengirimkan dan melaporkan data jumlah tenaga honorer masing-masing tempatnya. Hal ini tertuang dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

Hasilnya terjadi penurunan. "Sebelum ada SPTJM, itu jumlahnya 2,4 juta lebih (non-ASN). Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak itu sudah turun menjadi 2,2 juta," ucap Anas.

Meski dia mengakui jika masih ada yang belum mengirimkan apa yang dia minta terkait pendataan honorer tersebut. "Ada 102 Kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak kepada kami dan itu akan menjadi data. Mohon ini segera dikirim sehingga data itu akan penting untuk menjadi bagian dari upaya kami untuk menyelesaikan beberapa hal pekerjaan pekerjaan yang belum tuntas," tegas dia.