Demo Anti-Kudeta Sudan Kembali Digelar Pasca-Tewasnya 40 Pengunjuk Rasa

Ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi turun ke jalan untuk mengutuk pengambilalihan oleh pejabat militer di Khartoum, Sudan, Senin 25 Oktober 2021 (AP Photo)

Liputan6.com, Khartoum - Aktivis anti-kudeta Sudan menyerukan protes massa pada Minggu 21 November 2021, pascatewasnya 40 orang pengunjuk rasa dalam demonstrasi terbaru yang berujung ricuh dan mematikan pada pertengahan pekan.

Semua unjuk rasa bertajuk sama, menolak kudeta militer yang dilakukan pada bulan lalu.

Amerika Serikat dan Uni Afrika telah mengutuk tindakan keras mematikan terhadap pengunjuk rasa dan meminta para pemimpin Sudan untuk menahan diri dari "penggunaan kekuatan yang berlebihan".

Jenderal top Sudan Abdel Fattah al-Burhan pada 25 Oktober mengumumkan keadaan darurat, menggulingkan pemerintah dan menahan kepemimpinan sipil.

Pengambilalihan militer menjungkirbalikkan transisi dua tahun ke pemerintahan sipil, menarik kecaman internasional dan sanksi, dan memprovokasi orang untuk turun ke jalan.

Protes mematikan terjadi pada Rabu 18 November, dengan korban tewas berjumlah sekitar 40 orang termasuk seorang remaja yang ditembak, kata petugas medis sebagaimana diwartakan oleh AFP, dikutip dari MSN News pada Minggu (21/11/2021).

Komite Pusat Dokter Sudan yang independen mengatakan anak berusia 16 tahun itu telah ditembak "oleh peluru tajam ke kepala dan kaki".

Sebagian besar dari mereka yang tewas pada hari Rabu berada di Khartoum Utara, yang terletak di seberang sungai Nil dari ibukota, kata petugas medis.

Merespons insiden berdarah pada pertengahan pekan, ratusan pengunjuk rasa berunjuk rasa menentang militer di Khartoum Utara pada Sabtu 20 November 2021, memasang barikade dan membakar ban, kata seorang koresponden AFP.

Mereka meneriakkan "tidak, tidak untuk pemerintahan militer" dan menyerukan "pemerintahan sipil".

Selama kerusuhan, sebuah kantor polisi dibakar, lapor AFP, menambahkan bahwa tidak ada agen polisi di sekitarnya.

2 dari 3 halaman

Kecaman Internasional

Militer Sudan dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa pasca kudeta militer di Khartoum, Selasa (26/10). (AP)

AS dan Uni Afrika mengecam tindakan keras yang mematikan itu.

"Kami menyerukan agar mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai, untuk dimintai pertanggungjawaban," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price.

"Sebelum protes yang akan datang, kami meminta pihak berwenang Sudan untuk menahan diri dan mengizinkan demonstrasi damai," tambahnya.

Uni Afrika, yang menangguhkan keanggotaan Sudan setelah kudeta, juga mengutuk "dalam istilah terkuat" kekerasan hari Rabu.

Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat meminta pihak berwenang Sudan "untuk memulihkan tatanan konstitusional dan transisi demokrasi" sejalan dengan kesepakatan pembagian kekuasaan 2019 antara militer dan tokoh-tokoh sipil yang sekarang digulingkan.

Sudan memiliki sejarah panjang kudeta militer, hanya menikmati selingan langka pemerintahan demokratis sejak kemerdekaan pada tahun 1956.

Abdel Fattah al-Burhan, jenderal tertinggi, menegaskan langkah militer "bukan kudeta" tetapi langkah "untuk memperbaiki transisi" ketika pertikaian faksional dan perpecahan semakin dalam antara warga sipil dan militer di bawah pemerintahan yang sekarang digulingkan.

Dia sejak itu mengumumkan dewan baru yang berkuasa di mana dia mempertahankan posisinya sebagai kepala, bersama dengan seorang komandan paramiliter yang kuat, tiga tokoh militer senior, tiga mantan pemimpin pemberontak dan satu warga sipil.

Tetapi empat anggota sipil lainnya digantikan dengan tokoh-tokoh yang kurang dikenal.

3 dari 3 halaman