Israel Tolak Mundur, Palestina Cari Dukungan DK PBB

Liputan6.com, Yerusalem - Pemerintah Yordania mengedarkan rancangan resolusi kepada 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta Israel keluar dari Palestina. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak setiap upaya PBB untuk meminta Israel keluar dari Palestina.

"Kami tidak akan membiarkan ini (desakan mundur dari Palestina). Kami akan menolak ini secara keras. Agar tidak ada keraguan, ini akan ditolak," ucap Netanyahu seperti Liputan6.com kutip dari Reuters, Senin (15/12/2014).

PM Netanyahu bahkan akan mengatakan Israel menolak untuk menetapkan batas waktu mundur dari wilayah Palestina kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry pada Senin ini di Roma, Italia.

Negosiasi perdamaian Palestina-Israel yang dimediasi AS menemui kebuntuan pada April 2014. Sejak kebuntuan perundingan tersebut, Palestina kemudian membuat langkah taktis di PBB untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Yordania juga telah mengedarkan rancangan resolusi, yang berisi seruan agar Israel mundur dari wilayah Palestina paling lambat akhir November 2016.

Sementara Prancis, Inggris dan Jerman tengah berupaya menyusun rancangan resolusi versi mereka. Hanya saja Netanyahu tetap bersikeras untuk menentang resolusi tersebut.

"Kami tidak akan membiarkannya terjadi, kami akan melakukan cara apa pun untuk dapat menentang mereka," ujar Netanyahu.

Palestina Minta Dukungan DK PBB

Sementara Palestina memutuskan akan menemui DK PBB pada Rabu 17 Desember mendatang. Mereka mengajukan rancangan resolusi dukungan Arab untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

"Pemimpin Palestina akhirnya mengambil keputusan tersebut setelah pertemuan eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas," ujar Jamil Shehada, PLO, seperti dilansir Xinhua, Minggu 14 Desember 2014 malam.

Resolusi itu didukung oleh Liga Arab dan bertujuan menetapkan jadwal bagi diakhirinya pendudukan militer Israel atas wilayah Palestina yang diduduki oleh Negeri Zionis pada tahun 1967, termasuk Tepi Barat Sungai Jordan, Jalur Gaza dan Jerusalem Timur.

"Dalam kasus rancangan resolusi tersebut diveto, pemimpin Palestina akan bergabung dengan semua lembaga dan kesepakatan internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional kemudian menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel," kata Shehada.

Dikabarkan pula, dalam waktu dekat, sejumlah pejabat senior Palestina bersama delegasi Liga Arab dijadwalkan bertemu dengan Menlu AS John Kerry. (Ans)