Asal Usul Munculnya Kaum Elite dan Firaun Zalim Mesir Kuno

Liputan6.com, Lausanne - Para penguasa Mesir kuno hidup mewah, menghias diri dengan emas dan batu berharga, menggunakan parfum wangi, dan bahkan membekali diri dengan harta karun dalam kubur.

Padahal sebelumnya, masyarakat Mesir egaliter. Bagaimana bisa sistem hierarkis dan despotis muncul dari komunitas berburu dan peramu? Studi terbaru menyebut, ada dua hal yang melatarbelakanginya. Teknologi dan geografi -- bangkitnya pertanian dan faktor lokasi yang dikelilingi gurun.

"Pada dasarnya tak ada tempat lain untuk pergi," kata penulis studi Simon Powers, peneliti postdoktoral bidang ekologi dan evolusi dari University of Lausanne di Swiss seperti "Mengunci individu dalam depotisme."

Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut.

Mesir Kuno hanya satu contoh dari masyarakat yang bertransisi dari setara menjadi hierarkis. Selama Periode Neolitikum atau Zaman Batu -- yang dimulai sekitar 10 ribu tahun lalu -- pertanian mulai menggantikan berburu dan meramu sebagai cara untuk mendapatkan makanan. Pada saat yang sama, masyarakat yang relatif setara mulai terpecah dalam kelas-kelas sosial. Muncul pemimpin yang jelas. Dalam banyak kasus, penguasa memiliki kekuasaan absolut.

Sejumlah peneliti lain menawarkan teori bahwa pertanian memungkinkan seseorang untuk menimbun makanan dan sumber daya, dengan kemampuan tersebut mereka mulai bisa menghimpun pengikut. Namun, tak ada yang bisa memberi penjelasan meyakinkan bagaimana transisi dari ketiadaan menjadi memiliki pemimpin.

Jika setiap orang dalam masyarakat pemburu-peramu kurang lebih memiliki kekuatan atau sumber daya yang sama, mengapa mereka memberi ruang pada seorang individu untuk mendominasi?

Untuk mencari tahu, Powers menciptakan model komputer yang didalamnya terdapat simbol individu-individu yang memiliki preferansi untuk egalitarianisme atau hierarki. Dalam model, seperti halnya dalam kehidupan nyata, diketahui makin banyak sumber daya yang dimiliki seseorang, makin banyak keturunan yang bisa mereka miliki.

Dalam simulasi, populasi kadang-kadang memiliki pemimpin sukarela -- yang kemudian justru akan menurunkan kekuasaannya pada keturunannya.

Dari Pemimpin ke Raja Lalim

Namun, kepemimpinan berubah menjadi despotisme ketika dua faktor muncul. Pertama, adalah pertumbuhan populasi -- kepadatan maupun jumlah -- yang secara alami akan terbentuk pada masyarakat pertanian yang terorganisir.

"Pada dasarnya menjadi sulit bagi individu untuk berhenti mengikuti titah pemimpin," kata Powers. "Saat penduduk makin padat, makin berkurang jumlah lahan yang tersedia gratis.

Itu lantas mengarah ke faktor kedua: umpan balik. Dengan keuntungan menjadi pemimpin, subyek mendapatkan lebih banyak sumber daya dan punya makin banyak anak.

Jika konsekuensi meninggalkan seorang pemimpin rendah -- misal karena bisa bergabung di wilayah lebih ramah di dekatnya, atau kemudahan berpindah, despotisme tidak bisa muncul. Orang-orang cukup pergi ketika seorang pemimpin menjadi terlalu absolut.

Namun jika risikonya tinggi -- baik karena hambatan geografis, seperti padang pasir Mesir, atau yang praktis, seperti kebutuhan untuk mengakses irigasi -- orang harus berhadapan dengan risiko tinggi penyalahgunaan kekuasaan pemimpin mereka.

"Dalam kelompok pemburu-peramu, jika seseorang mencoba untuk berperilaku lalim, maka sisa kelompoknya cukup bangun di tengah malam dan berjalan pergi, namun tidak dengan masyarakat pertanian," kata Powers.

Temuan tersebut dapat menjelaskan perbedaan dalam hierarki seluruh dunia pada Zaman Batu. Misalnya, Peru -- yang menjadi situs sejumlah negara awal, menyediakan lembah pertanian yang subur. Untuk meninggalkan lembah-lembah ini, orang harus menyeberangi pegunungan - suatu usaha yang berbahaya dan sulit," kata Powers.

Sebaliknya, di lembah Amazon lebih egaliter bahkan setelah munculnya pertanian, mungkin karena lebih mudah untuk bergerak dan menemukan lahan yang cocok.

Aturan Zaman Batu itu ternyata masih ada hingga saat ini. Pada masyarakat yang demokratis, kata Powers, lebih mudah untuk melengserkan seorang pemimpin, jarang penguasa bisa menjadi lalim. Sebaliknya, dalam masyarakan non-demokratis, penguasa bisa berlaku otoriter tanpa harus khawatir kehilangan cengkeraman kekuasaannya.

Powers dan penasihatnya, Laurent Lehmann melaporkan temuan studinya dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B edisi 5 Agustus 2014.

Langkah selanjutnya, Powel akan memutakhirkan permodelannya. "Aku ingin mengetahui apa uang mendorong penciptaan sebuah negara besar dari kelompok yang despotik," kata dia. (Tnt)