Korea Selatan Tarik Pajak Kripto 20%

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Korea Selatan memastikan kebijakan pajak aset kripto tetap akan diberlakukan tahun ini. Kepastian itu disampaikan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan yang memutuskan tidak memasukkan penundaan pajak kripto dalam revisi undang-undang pajak pada Juli mendatang.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan penundaan kembali penerapan pajak aset virtual yang sebelumnya beberapa kali tertunda.

Dikutip dari CoinMarketCap, Senin (11/5/2026), awalnya, kebijakan pajak kripto direncanakan berlaku pada 2022. Namun implementasinya sempat ditunda ke 2025 dan kembali diundur hingga 2026.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan kementerian akan menyiapkan standar teknis perpajakan yang lebih rinci melalui pemberitahuan resmi dari National Tax Service (NTS) atau otoritas pajak Korea Selatan.

Langkah itu dilakukan agar implementasi pajak aset virtual dapat berjalan sesuai jadwal di 2026.

Di bawah aturan yang disiapkan pemerintah, keuntungan investasi aset kripto di atas ambang tertentu akan dikenakan pajak sebesar 20 persen. Ambang batas yang dibahas saat ini sekitar 2,5 juta won atau setara USD 1.800.

Kebijakan tersebut membuat keuntungan investasi kripto diperlakukan setara dengan jenis pendapatan finansial lainnya di Korea Selatan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Untuk menyempurnakan implementasi pajak kripto, pemerintah Korea Selatan juga mulai berkoordinasi dengan lima bursa aset digital terbesar di negara tersebut.

Kelima bursa tersebut adalah Dunamu selaku operator Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax.

Bursa-bursa itu nantinya akan memiliki peran penting dalam pelaporan data transaksi pengguna sekaligus membantu proses pemotongan pajak.

Kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan sistem perpajakan aset virtual berjalan efektif dan mampu memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan pemerintah.

Bagi investor, keputusan pemerintah Korea Selatan melanjutkan pajak kripto dinilai akan membawa perubahan besar dalam industri aset digital domestik.

Selain meningkatkan pengawasan terhadap transaksi aset digital, kebijakan tersebut juga dianggap dapat menjadi acuan bagi negara lain dalam menyusun regulasi perpajakan kripto.

Korea Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu pasar perdagangan kripto terbesar dan paling aktif di dunia. Karena itu, kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah setempat diperkirakan akan menjadi perhatian pelaku industri global.