ETF Bitcoin Spot Siap Memanfaatkan Pasar USD 30 Triliun, Begini Kata CEO Grayscale

Liputan6.com, Jakarta - Grayscale Investments mengharapkan persetujuan ETF Bitcoin Spot dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) bisa memanfaatkan kekayaan pasar USD 30 triliun dalam rangka mendapatkan eksposur terhadap bitcoin.

CEO Grayscale Investments, Michael Sonnenshein membahas perspektifnya tentang bitcoin dan ekspektasi pasar mengenai potensi persetujuan ETF Bitcoin Spot oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

"Jika Anda melihat kembali tahun ini, apresiasi harga yang Anda lihat pada bitcoin sebenarnya didorong oleh kekuatan makro dan mikro,” katanya kepada CNBC, dikutip dari Bitcoin, Rabu (20/12/2023).

Ia melanjutkan, dari sisi makro, tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga telah menyebabkan investor menganggap bitcoin sebagai penyimpan nilai, atau lindung nilai dalam portofolio mereka.

"Di sisi mikro, awal musim panas ini ketika tim saya meraih kemenangan di pengadilan, saya pikir hal itu tentu membuka banyak optimisme di kalangan investor tentang GBTC dan prospeknya untuk terdaftar sebagai ETF Bitcoin Spot," kata dia.

Grayscale telah mengajukan permohonan kepada SEC untuk mengubah kepercayaan bitcoin (GBTC) menjadi ETF Bitcoin Spot. Meskipun ada penolakan awal dari regulator, Grayscale menentang keputusan tersebut di pengadilan, sehingga menghasilkan perintah pengadilan yang mengamanatkan SEC untuk mengevaluasi kembali permohonan tersebut.

“Saya pikir ada banyak optimisme di pasar. Banyak investor menambahkan bitcoin ke dalam portofolio mereka, dan ketika kita menantikan persetujuan yang diharapkan untuk ETF bitcoin spot, hal ini benar-benar akan membuka peluang bagi sebagian komunitas investasi yang sayangnya tidak dapat ikut serta dalam portofolio mereka. peluang untuk berpartisipasi dalam memiliki eksposur bitcoin dalam portofolio mereka,” kata dia.

2 dari 4 halaman

Peluang Investor

Ilustrasi bitcoin dan ethereum (Foto: Unsplash/Thought Catalog)

Ia berharap persetujuan ETF Bitcoin Spot dan pendaftaran GBTC akan memungkinkan peluang tersebut dan para investor untuk mengambil bagian di dalamnya juga.

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada Senin, pimpinan Grayscale menyampaikan harapannya bahwa SEC akan menyetujui beberapa ETF Bitcoin Spot sekaligus.

"Kami secara terbuka mendukung fakta bahwa ketika komisi siap memberikan persetujuan yang diperlukan agar produk spot dapat dipasarkan, maka hal tersebut harus dilakukan sekaligus emiten yang secara operasional siap meluncurkan produknya harus datang ke pasar keluar dari gerbang sekaligus,” katanya.

"Saya pikir SEC seharusnya dan memang ingin menciptakan persaingan yang adil," ia menambahkan.

Mengenai model uang tunai versus model barang untuk ETF Bitcoin Spot, Sonnenshein mengatakan Grayscale lebih memilih penebusan barang dalam bentuk barang.

"Posisi kami di sini adalah model tersebut berhasil, berfungsi dengan baik, melindungi investor, menciptakan spread yang ketat, menciptakan likuiditas, dan pada akhirnya menciptakan pengalaman investor yang positif. Karena kita berada pada momen penting ini untuk akhirnya melihat ETF Bitcoin Spot memasuki pasar, kita tidak boleh melanggar konvensi,” ujar dia.

3 dari 4 halaman

Ripple Gandeng Uphold Kerek Likuiditas Pembayaran Lintas Batas Kripto

Ilustrasi Bitcoin (Liputan6.com/Sangaji)

Sebelumnya diberitakan, Ripple mengumumkan pada Selasa, 24 Oktober 2023 mereka telah membentuk kemitraan baru dengan Uphold, platform mata uang digital multi-aset yang beroperasi di lebih dari 184 negara, menawarkan akses ke lebih dari 200 mata uang kripto dan fiat.

Kemitraan ini akan membuat Uphold memberi Ripple kemampuan likuiditas kripto yang ditingkatkan untuk mendukung dan meningkatkan infrastruktur pembayaran lintas batasnya.

CEO Uphold Simon McLoughlin menjelaskan platform perusahaannya memiliki fitur tumpukan perdagangan frekuensi tinggi yang sepenuhnya otomatis yang terhubung ke 30 tempat perdagangan yang mendasarinya.

“Hal ini memungkinkan Uphold untuk menawarkan likuiditas yang dalam, berbagai jalur eksekusi untuk transaksi, dan spread yang sangat ketat,” kata McLoughlin, dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (29/10/2023).

Di sisi lain, kepala pembayaran Ripple, Pegah Soltani kemitraan baru ini dengan Uphold memungkinkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar dan keahlian likuiditas Uphold yang mendalam semakin mendukung kemampuan Ripple untuk menawarkan pembayaran lintas batas yang cepat dan fleksibel di seluruh dunia.

Saat ini, Ripple melayani ratusan pelanggan di lebih dari 55 negara dan 6 benua, dengan kemampuan pembayaran di lebih dari 70 pasar, dan telah memproses volume senilai USD 30 miliar atau setara Rp 477,3 triliun dan 20 juta transaksi sejak solusi pembayarannya pertama kali diluncurkan.

4 dari 4 halaman

Anak Perusahaan JPMorgan, Chase Larang Pembayaran Kripto

Ilustrasi bitcoin (Foto: Unsplash/Thought Catalog)

Sebelumnya diberitakan, anak perusahaan bank digital yang berbasis di Inggris di bawah JPMorgan Chase, mengatakan kepada pelanggan melalui email mereka akan melarang klien Inggris melakukan pembayaran terkait kripto atau transfer bank keluar mulai 16 Oktober karena penipuan kripto.

Chase, yang meluncurkan layanan berbasis aplikasinya di Inggris pada 2021, mengumpulkan lebih dari 1,6 juta klien. JP Morgan Chase, perusahaan induknya, adalah bank terbesar di AS, dengan total aset senilai lebih dari USD 3 triliun atau setara Rp 46.640 triliun (asumsi kurs Rp 15.546 per dolar AS).

“Kami telah melihat peningkatan jumlah penipuan kripto yang menargetkan konsumen Inggris, jadi kami telah mengambil keputusan untuk mencegah pembelian aset kripto dengan kartu debit Chase atau dengan mentransfer uang ke situs kripto dari akun Chase,” kata juru bicara Chase, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (28/9/2023).

Sebelumnya pada Maret, NatWest Bank yang berbasis di Inggris membatasi pembayaran pelanggannya ke bursa kripto hingga USD 1.214 atau setara Rp 18,8 juta per hari sebagai perlindungan terhadap pencurian kripto.

NatWest mencatat dalam siaran persnya pada Maret konsumennya di Inggris kehilangan USD 400 juta atau setara Rp 6,2 triliun karena penipuan kripto tahun lalu.

Inggris telah melakukan upaya untuk mengembangkan sektor blockchain dan kripto, dengan Perdana Menteri Rishi Sunak yang merupakan pendukung vokal industri ini.

Perkembangan Regulasi Kripto di Inggris

Pada Juni, Inggris mengesahkan Undang-Undang Layanan Keuangan dan Pasar 2023, sebuah undang-undang reformasi yang memungkinkan otoritas keuangannya memperlakukan kripto sebagai instrumen keuangan yang diatur.

Meskipun memberikan lebih banyak kejelasan, peraturan kripto yang baru menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa pendukung kripto di Inggris karena batasan yang diterapkan pada kampanye pemasaran.