Volume Perdagangan Spot Kripto Coinbase Merosot, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Volume perdagangan spot pertukaran Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di Amerika Serikat, telah turun lebih dari setengahnya, menyoroti pergeseran minat dalam perdagangan kripto.

Dilansir dari Cointelegraph, Jumat (13/10/2023), mengutip analisis dari penyedia data aset digital CCData, outlet media arus utama Bloomberg melaporkan pada 11 Oktober Coinbase mencatatkan sekitar USD 76 miliar atau setara Rp 1.196 triliun (asumsi kurs Rp 15.743 per dolar AS) dalam volume perdagangan spot.

Coinbase Ramal Penurunan Bitcoin Picu Pembelian Lebih Agresif

Dibandingkan dengan rekor kuartalan pada kuartal ketiga 2022, data baru menunjukkan penurunan perdagangan spot sebesar 52 persen pada kuartal tiga 2023.

Menurut laporan tersebut, angka baru tersebut adalah yang terendah sejak sebelum Coinbase terdaftar di bursa Nasdaq pada 2021, yang juga beberapa bulan sebelum harga kripto mencapai puncaknya.

Meskipun terjadi penurunan volume perdagangan spot, laporan tersebut mencatat Coinbase memperoleh pangsa pasar pada kuartal terakhir karena pertukaran kripto Binance mendapat pengawasan ketat dari regulator.

Pada 6 Oktober, pangsa pasar spot pertukaran kripto binance turun selama tujuh bulan berturut-turut. Volume perdagangan yang hilang dilaporkan telah diambil oleh bursa pesaing seperti Coinbase, Bybit, dan DigiFinex.

Meskipun terjadi penurunan volume perdagangan dan pangsa pasar untuk pertukaran kripto, beberapa platform perdagangan kripto telah mencapai kesuksesan dalam hal lalu lintas situs web.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

2 dari 4 halaman

Coinbase Gelar Kampanye, Ajak 52 Juta Investor Kripto Serukan Regulasi

llustrasi Kripto atau Crypto. Foto: Freepik

Sebelumnya diberitakan, pertukaran kripto terbesar di Amerika Serikat (AS), Coinbase telah melancarkan kampanye yang berupaya memanfaatkan 52 juta pemegang kripto di negara tersebut untuk meminta regulasi yang jelas dalam industri mata uang kripto.

Dilansir dari Bitcoin.com, Selasa (10/10/2023), menurut bursa, undang-undang yang jelas di lapangan akan menguntungkan pemegang kripto dan non-kripto, yang secara kolektif percaya sistem keuangan saat ini memerlukan perubahan.

Fase pertama dari kampanye ini bertujuan untuk mengorganisasi komunitas untuk keluar dari X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) dan melakukan pertempuran ini melalui panggilan telepon, memobilisasi pengguna kripto untuk meluangkan satu menit dari hari mereka untuk menelepon anggota Kongres dan bertanya mereka untuk mengesahkan undang-undang yang jelas dan masuk akal.

Selain itu, gerakan ini akan didukung oleh kampanye media di berbagai platform, dengan iklan digital dan luar ruang yang sudah dipamerkan di Washington DC.

Kampanye ini akan dilokalkan ke sembilan negara bagian dengan pemegang mata uang kripto terbanyak, termasuk Arizona, California, Georgia, Illinois , New Hampshire, Nevada, Ohio, Pennsylvania, dan Wisconsin.

3 dari 4 halaman

Perlunya Kejelasan Regulasi Kripto di AS

Ilustrasi Kripto atau Penambangan kripto. Foto: Freepik

Coinbase menyatakan tanpa undang-undang mata uang kripto yang jelas dan komprehensif, AS siap kehilangan kepemimpinannya, karena Tiongkok merangkul dan memajukan penggunaan teknologi, termasuk aset digital, untuk memproyeksikan kekuatan.

CEO Coinbase Brian Armstrong telah berbicara mengenai hal ini sebelumnya, menyatakan peluncuran yuan digital, mata uang digital bank sentral Tiongkok (CBDC), bertujuan untuk secara langsung menantang dolar AS dan perannya dalam perdagangan global.

Dengan cara yang sama, Coinbase menuduh dampak ketidakpastian saat ini dalam industri cryptocurrency akan sangat besar, karena satu juta pekerjaan pengembang dan tiga juta pekerjaan non-teknis terkait selama tujuh tahun ke depan dapat berpindah ke luar negeri, menurut pengembang Electric Capital terbaru.

Coinbase telah terpengaruh oleh ketidakjelasan ini dan menjadi target tindakan penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Pada Juni, bursa tersebut dituduh menyediakan perantara tidak terdaftar dan melanggar undang-undang sekuritas, sebuah pertarungan hukum yang saat ini sedang diperjuangkan di pengadilan.

4 dari 4 halaman

Hong Kong Perketat Pengawasan Pertukaran Kripto Usai Kasus Platform JPEX

Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Sebelumnya diberitakan, regulator sekuritas dan kepolisian Hong Kong membentuk satuan tugas untuk membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan di bursa kripto, mengintensifkan pengawasan terhadap industri setelah ledakan di platform kripto JPEX.

Dilansir dari Yahoo Finance, Senin (9/10/2023), kelompok kerja yang terdiri dari Komisi Sekuritas dan Berjangka kota dan pejabat penegak hukum akan meningkatkan kolaborasi dalam memantau dan menyelidiki aktivitas ilegal terkait dengan platform perdagangan aset virtual.

Hubungan ini terjadi ketika Hong Kong menghadapi dampak buruk dari JPEX. Pihak berwenang menuduh platform kripto yang tidak berlisensi menipu investor sebesar USD 204 juta atau setara Rp 3,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.611 per dolar AS) dan telah menangkap setidaknya 20 orang sebagai bagian dari penyelidikan.

Upaya ini mengancam akan mempersulit Hong Kong untuk mengembangkan rumah global bagi industri aset digital dalam upaya memulihkan citranya sebagai pusat keuangan mutakhir.

Reputasi kota ini telah tercoreng oleh klaim berkurangnya otonomi dari Tiongkok serta ingatan akan pembatasan yang berkepanjangan terkait Covid-19.

Hong Kong meluncurkan kerangka peraturan baru untuk aset virtual pada pertengahan tahun dan memberikan lisensi wajib pertama untuk platform perdagangan pada Agustus lalu.