Binance Gandeng Gulf Energy Luncurkan Bursa Kripto di Thailand

Liputan6.com, Jakarta - Binance, sebagai salah satu pertukaran aset kripto terbesar, telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan miliarder Thailand untuk meluncurkan pertukaran aset digital.

Dalam informasi kemitraan yang diumumkan Senin, 17 Januari 2022, Binance akan bermitra dengan Gulf Energy Development PC, yang merupakan perusahaan di balik miliarder Sarath Ratanavadi. Bergabungnya Binance, memiliki tujuan untuk melembagakan operasi globalnya.

"Tujuan kami adalah bekerja dengan pemerintah, regulator, dan perusahaan inovatif untuk mengembangkan ekosistem kripto dan blockchain di Thailand,” kata juru bicara Binance, seperti dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (18/1/2022)

Sebuah surat kepada Bursa Efek Thailand mencatat kemitraan ini didorong oleh kemungkinan pertumbuhan pesat infrastruktur digital Thailand pada tahun-tahun mendatang. 

Sebelumnya, pada tahun lalu, Binance sempat menerima pengaduan pidana dari regulator Thailand, karena beroperasi tanpa lisensi.

Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) memperingatkan Binance pada April 2021, atas bisnis pertukaran aset digitalnya yang tidak berlisensi dalam sebuah surat, tetapi tidak mendapat tanggapan. Hal ini menyebabkan regulator untuk mengajukan pengaduan pidana dengan polisi Thailand.

Terlepas dari tuduhan pada Binance, pengguna tetap berdagang di situsnya tanpa meragukan kekuatan pemerintah untuk mencegahnya.

"Binance saat ini tidak memiliki operasi pertukaran di Thailand, kami juga tidak secara aktif meminta pengguna Thailand," kata juru bicara Binance kepada publikasi pada saat itu. 

Binance sendiri telah mengalami peningkatan tekanan regulasi di seluruh dunia. Binance menghadapi penyelidikan anti pencucian uang di AS, sementara di Inggris, bank seperti Barclays dan Santander telah memblokir penarikan fiat dari bursa setelah menerima peringatan dari Financial Conduct Authority (FCA).

Thailand telah bergerak dalam hal mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Bangsa ini meletakkan dasar untuk menjadi negara “crypto-positive”. Seperti yang dikatakan pemerintah Thailand minggu lalu bahwa mereka sedang melanjutkan mengatur ekosistem cryptocurrency lokal dengan memperkenalkan aturan pajak baru.

Negara tersebut telah memberlakukan pajak capital gain 15 persen atas keuntungan dari perdagangan kripto. Pada Desember, Bank of Thailand memiliki rencana untuk membuat kerangka peraturan cryptocurrency untuk meminimalkan risiko perdagangan dan meningkatkan perlindungan investor.

Selain itu, Otoritas Pariwisata Thailand sedang mengerjakan token digital barunya sendiri yaitu TAT Coin, yang akan diterima untuk pemesanan perjalanan bagi para turis. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.