Kampanye Pemilu 2024 Dimulai Hari Ini, Simak Aturan Berkampanye di Media Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Pemilu Serentak 2024 telah memasuki masa kampanye. Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, masa Kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024 mendatang.

Para peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota dewan, dan pasangan capres-cawapres dapat melakukan kampanye dengan beberapa metode, satu di antaranya lewat media sosial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur sejumlah hal saat peserta pemilu berkampanye di media sosial. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024. Berikut rinciannya:

Pasal 37

(1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e.

(2) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akununtuk setiap jenis aplikasi.

(3) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

(4) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

1. tulisan;
2. suara;
3. gambar; dan/atau
4. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

(5) Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Pasal 38

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada:

1. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu anggota DPR;
2. KPU Provinsi, untuk Peserta Pemilu anggota DPD dan anggota DPRD provinsi; dan
3. KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

(3) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:

1. MODEL-KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN;
2. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR;
3. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI;
4. MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA; dan
5. MODEL- KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD.

(4) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

(5) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(6) Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu.

(7) Pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akun Media Sosial masih belum ditutup oleh Pelaksana Kampanye Pemilu, akun Media Sosial dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.