Pordasi Tegaskan Munas 31 Mei 2024 Ilegal

Liputan6.com, Jakarta- Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) akhirnya buka suara soal adanya Musyawarah Nasional (Munas) pada 31 Mei 2024 di Jakarta Selatan. Pordasi menegaskan Munas tersebut ilegal secara organisasi.

Seperti diketahui pekan lalu ada beberapa pengurus olahraga berkuda yang mengadakan Munas Pordasi ke-14. Pada Munas tersebut ke-12 Pengprov secara aklamasi sepakat memilih Keponakan Prabowo Subianto, Aryo Djojohadikusumo sebagai ketua umum yang baru.

Ketua Umum PP Pordasi Triwatty Marciano dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/6/2024) menegaskan Munas tersebut tidak sah. PP Pordasi tidak mengakuinya karena menyalahi aturan organisasi. Triwatty memastikan Munas XIV Pordasi baru akan terjadi pada bulan November mendatang setelah selesainya PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.

"Saya ingin menyampaikan bahwa munas pada 31 Mei 2024 tidak diakui PP Pordasi. Munas itu adalah ilegal karena menyalahi aturan dalam organisasi," ucap Triwatty.

Terdapat banyak pelanggaran dalam Munas 31 Mei tersebut seperti tidak adanya informasi kepada PP.Pordasi yang masih dalam masa bakti, di tambah Ketum PP.Pordasi belum menerbitkan Surat Keputusan Panitia Munas Pordasi tahun 2024 sehingga surat undangan tidak berdasarkan SK Munas.

Kemudian Munas Pordasi diselenggarakan oleh PP.Pordasi dengan panitia pelaksananya Sekjen PP.Pordasi sedangkan Sherpa Manembu yang menjadi pemimpin Munas 31 Mei 2024 bukan Sekjen, melainkan Pengawas Pengprov Pordasi Sulut.

Pelaksanaan Munas juga harus disepakati Rakernas. Adapun Rakernas 2024 menetapkan Munas XIV Pordasi diselenggarakan minggu ke-3 atau ke-4 November 2024.

Yang paling fatal, peserta Munas 31 Mei 2024 mayoritas dihadiri bukan oleh Ketuanya serta tidak diutus secara resmi oleh Ketua Pengprov Pordasi. Peserta Munas 31 Mei juga cuma 12 dari 25 Pengprov Pordasi sehingga dianggap tidak kuorum. Di Munas tersebut, menurut Triwatty cuma dihadiri tiga ketua Pengprov Pordasi.

"Yang hadir di Munas 31 Mei 2024 cuma tiga ketua Pengprov. Sebagian cuma pengurus dan pas kita konfirmasi ke ketua Pengprovnya mereka tidak tahu menahu soal kehadiran di Munas tersebut. Mereka datang tanpa surat mandat dari Pengprovnya," kata Triwaty.