Jelang Munas FPTI, Muhammad Ridho Ficardo Dapat Dukungan Kuat Gantikan Yenny Wahid

Liputan6.com, Jakarta Muhammad Ridho Ficardo terus mendapatkan banyak dukungan dari pengurus provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) untuk menjadi ketua umum menggantikan Yenny Wahid dalam Munas di Jakarta pada Desember 2023.

Ketua Pengprov FPTI Sumatera Utara Yerzi Amri Rinjani mendukung FPTI Riau yang mengusulkan Muhammad Ridho Ficardo sebagai ketua umum baru FPTI. Mantan Gubernur Lampung tersebut diharapkan bisa membuat prestasi panjat tebing semakin ciamik lewat dengan harapan performa dan disiplin organisasi lebih baik.

Hal senada disampaikan Ketua Umum FPTI Sulawesi Selatan Imam Subekti dan Ketua Umum FPTI Bali I Putu Yudi Atmika. Menurut keduanya, selama ini komunikasi pusat dan daerah, terutama luar Pulau Jawa, berjalan kurang maksimal sehingga prestasi sulit digenjot secara optimal.

Surat menyurat antara pengurus pusat dan pengurus daerah, misalnya, hampir selalu tersendat. Hal itu membuktikan tata kelola organisasi tidak berjalan dengan baik.

"Harus ada perubahan lebih baik di kepengurusan baru nanti agar prestasi juga semakin naik," kata Yerzi seraya menambahkan kasus Pra-PON lalu di Semarang jangan sampai terulang.

Saat itu, katanya, Sumut dan Aceh awalnya diputuskan tak ikut Pra-PON karena jadi tuan rumah PON 2026. Namun, tiba-tiba diwajibkan ikut.

Yerzi juga mengingatkan agar pengprov-pengprov diberi kesempatan menggelar event panjat tebing tingkat nasional ataupun internasional. Ini untuk mendorong pembangunan sarana dan prasarana di daerah yang lebih berkualitas.

"Selama ini fasilitas panjat tebing jauh dari memadai. Pelaksanaan event nasional di daerah sekaligus akan membuat kami di daerah punya fasilitas panjat tebing yang memadai," ucap Yerzi.

Penyelenggaraan event nasional di daerah juga akan menggairahkan pembinaan di daerah dan akan memunculkan bibit-bibit baru dari daerah.

Di PON 2024, pengurus baru Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) juga harus mempersiapkan speed world record berstandar internasional. Ini agar jika ada rekor yang tercipta di PON bisa diakui dunia.

Hal senada disampaikan Ketua Umum FPTI Sulawesi Selatan Imam Subekti. Komunikasi ke daerah, terutama ke kawasan timur Indonesia, menurutnya saat ini tidak berjalan dengan baik.