Jaringan Wirausaha Sosial Terbentuk, Jadi Jembatan Kesenjangan Modal

Liputan6.com, Jakarta - Ekosistem kewirausahaan sosial di Tanah Air resmi kedatangan wadah baru lewat peluncuran Jaringan Wirausaha Sosial Indonesia (JWSI). Jaringan ini dirancang untuk menjadi jembatan antara pemodal dan ratusan ribu pelaku usaha yang berfokus pada dampak sosial serta lingkungan di seluruh Indonesia.

Dewan Penasihat JWSI sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020–2024, Sandiaga Uno, menegaskan bahwa wirausaha sosial memegang peran kunci dalam menopang ekonomi nasional. Pasalnya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang hingga 65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97% tenaga kerja.

“JWSI hadir menjadi bagian dari solusi pembangunan bangsa kita dengan mengedepankan kewirausahaan yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan yang terpenting adalah membangun ekosistemnya,” jelas Sandiaga dalam gelaran konferensi Connect for Change Summit di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Ia menambahkan bahwa pelaku usaha yang bergerak lebih awal akan meraih peluang lebih besar. "Siapa yang memulai dengan cepat akan mendapat hasil lebih baik, early bird gets the worm," tegasnya.

Sandiaga menargetkan JWSI mampu merangkul 10% hingga 20% wirausaha sosial pada tahun ini, lalu berkembang hingga menggaet 100 ribu sampai 200 ribu pelaku usaha dalam 5 hingga 10 tahun ke depan untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Ia juga mengingatkan agar JWSI tidak sekadar menjadi tempat berkumpul, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi para anggotanya.

"Kuncinya adalah manfaat bagi para anggota. JWSI akan memberikan nilai tambah yang sangat luar biasa, baik dari segi pelatihan, pemasaran, maupun akses permodalan," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Pendiri sekaligus Ketua JWSI yang juga menjabat Executive Director Special Projects AVPN, Dini Indrawati Septiani, membeberkan alasan utama di balik pendirian jaringan ini. Menurutnya, terdapat kesenjangan (gap) antara investor sosial yang memiliki sumber pendanaan dan pelaku usaha yang membutuhkan modal.

"Saya melihat di satu sisi para investor sosial memiliki banyak sumber daya dan membutuhkan pipeline kandidat usaha yang kredibel. Namun di sisi lain, wirausaha sosial merasa kesulitan mengakses modal tersebut," jelas Dini.

Dini memaparkan, riset British Council dan UNESCAP mencatat ada sekitar 340.000 pelaku usaha di Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai wirausaha sosial. Namun dalam dua tahun terakhir, jumlah yang terdaftar secara resmi berdasarkan legalitas baru mencapai sekitar 500 usaha.

Oleh karena itu, langkah awal JWSI adalah mendorong para pelaku usaha melakukan verifikasi mandiri melalui portal resmi www.jwsi.org. Verifikasi ini bertujuan membantu JWSI memetakan sebaran wirausaha sosial sekaligus memberikan gambaran kepada pelaku usaha mengenai posisi dan tingkat kematangan bisnis mereka.

"Kami hadir sebagai jembatan inklusif untuk memverifikasi dan membantu mereka naik kelas, tidak hanya di Jawa dan Bali, tetapi di seluruh penjuru Nusantara," tutur Dini.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi entitas bisnis berdampak sosial.

Widodo menjelaskan, sejak dibukanya sistem pencatatan resmi di laman AHU Online pada September 2024, pihaknya mencatat sebanyak 563 perusahaan telah resmi berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT) Kewirausahaan Sosial. Langkah ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 yang menempatkan wirausaha sosial sebagai salah satu prioritas tematik nasional.

Ia berharap, sebagian dari 1,5 juta PT yang terdaftar saat ini dapat mengarahkan kegiatan bisnisnya untuk memberikan dampak sosial dan menjaga kelestarian lingkungan, selain mengejar keuntungan finansial.

“Mudah-mudahan sebagian besar PT yang menyelenggarakan kegiatannya secara umum dapat bermigrasi KBLI-nya menjadi entitas korporat kewirausahaan sosial,” tutupnya.