Rencana Rapat Batal, Airlangga Sebut Isu MSCI Sudah Selesai

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembahasan terkait gejolak pasar modal Indonesia dan pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) sudah selesai. Hal ini disampaikan setelah otoritas mengumumkan langkah penanganan, termasuk tindak lanjut terhadap tiga emiten. 

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat menjelaskan alasan pemerintah membatalkan rencana rapat bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Jumat (16/10/2026).

"Karena sudah ada pengumuman di capital market, termasuk langkah penanganan dan penyebutan tiga emiten, jadi dirasa sudah cukup," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Saat ditanya mengenai agenda berikutnya, Airlangga menyampaikan dirinya akan menghadiri pertemuan dengan perwakilan pemerintah Rusia di Istana Bogor. Ia juga mengonfirmasi adanya rapat malam pada pukul 19.00 WIB, meski belum merinci pembahasannya. 

Ketika ditanya apakah rapat tersebut akan membahas isu MSCI dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Airlangga menjawab santai, "Kayaknya MSCI sudah selesai tadi."

Secara terpisah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang tengah menyoroti tiga emiten, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), di tengah tekanan terhadap IHSG serta desakan penguatan penegakan hukum.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengonfirmasi bahwa investor memang menantikan kepastian hukum terhadap ketiga emiten tersebut. Ia menambahkan, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menjatuhkan berbagai sanksi sejak Januari 2026.

"Kami paham ada yang ditunggu oleh investor terkait tiga emiten, yaitu DSSA, BREN, dan CUAN,” kata Friderica saat ditemui di BEI, Jumat (16/10/2026).

Friderica menegaskan, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) sedang menjalankan reformasi pasar modal terbesar dalam sejarah Indonesia. Pembenahan ini mencakup transparansi kepemilikan saham, perincian klasifikasi investor dari 9 menjadi 39 jenis, hingga peningkatan batas minimum saham publik (free float) secara bertahap. 

Langkah-langkah tersebut sejatinya telah menjawab berbagai perhatian dari penyedia indeks global, meski aspek penegakan hukum masih menjadi sorotan utama pasar.

Friderica menekankan bahwa proses pemeriksaan OJK terhadap ketiga emiten tidak dilakukan secara terburu-buru sekadar merespons MSCI. Evaluasi MSCI sendiri dijadwalkan berlangsung pada November 2026, dan OJK memastikan pemeriksaan tetap berjalan komprehensif sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Ini memerlukan proses panjang dan pemeriksaan menyeluruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada,” tegasnya.