Wamenko Perekonomian Sebut Daya Beli Masyarakat Tak Melemah, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Wamenko Bidang Perekonomian) Drajad Wibowo menegaskan, daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah, melainkan mengalami pergeseran pola konsumsi ke sektor transportasi, pariwisata, restoran, hotel, dan transaksi digital.

Menurut dia, peningkatan aktivitas di sejumlah sektor ekonomi menunjukkan masyarakat tetap melakukan konsumsi, meskipun permintaan terhadap produk tertentu, seperti alas kaki, mengalami perubahan.

"Tidak betul kalau daya beli di Indonesia itu melemah, salah. Jadi daya beli tidak melemah, buktinya banyak,” ujar Drajad di Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Drajad menjelaskan, pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata serta peningkatan transaksi QRIS hingga di atas 100% menjadi sejumlah indikator yang menunjukkan perubahan pola belanja masyarakat. Dia menilai pergeseran konsumsi juga terjadi menuju marketplace dan layanan daring.

"Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online,” katanya.

Selain pola konsumsi, Drajad menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki basis industri pengolahan kuat. Dia menyebut daerah dengan kawasan industri yang berkembang mampu mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, Drajad menilai pemerintah perlu mengendalikan inflasi dengan memperkuat pasokan barang. Dia menjelaskan tekanan inflasi di Indonesia lebih banyak berasal dari kenaikan biaya produksi dan keterbatasan pasokan dibandingkan peningkatan permintaan.

“Pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan mendorong supply,” ujarnya.

Drajad mencontohkan keterbatasan pasokan cabai dan alpukat serta ketergantungan impor produk elektronik sebagai faktor yang dapat mendorong kenaikan harga. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pasokan untuk menjaga daya beli sekaligus mengendalikan inflasi.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan, Drajad juga menekankan pentingnya peningkatan ekspor neto. Pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki pencatatan aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan perusahaan negara di daerah, agar data BPS semakin lengkap sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi.