Ojol Masuk UU LLAJ: Kondisi Driver dan Motor Diatur

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bergerak cepat merapikan payung hukum transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online. Langkah ini ditempuh lewat revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional.

Melalui revisi ini, Kementerian Perhubungan ingin menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjamin standar keselamatan jalan. Regulasi yang jelas dianggap penting agar bisnis layanan transportasi digital tetap adil dan membawa manfaat bagi pengemudi, perusahaan aplikator, maupun masyarakat penggunanya.

"Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan peraturan terkait layanan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online (ojol), revisi dalam Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)," kata Menhub dikutip dari laman resmi kementerian, Senin (12/10/2026).

Dudy menjelaskan bahwa maraknya penggunaan angkutan berbasis aplikasi perlu diimbangi sistem pengawasan yang efektif. Tanpa aturan yang matang, dinamika di lapangan berisiko memicu konflik sosial dan menurunkan standar keselamatan jalan.

"Kita tidak bisa membiarkan layanan yang sudah berkembang di masyarakat berjalan tanpa pengaturan yang memadai, karena pada akhirnya dapat menimbulkan polemik. Selain itu, juga untuk tetap menjaga keselematan transportasi jalan," ujar Dudy.

Pembahasan regulasi baru ini diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga UU LLAJ.

"Terkait transportasi berbasis aplikasi, Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait penambahan Bab XIII A dengan materi muatan yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang, pengantaran barang dan makanan," jelas Menhub.

Aturan anyar tersebut nantinya mewajibkan pemenuhan standar keselamatan, mulai dari kelayakan armada hingga kelengkapan perlengkapan berkendara. Kemenhub juga menuntut komitmen aktif dari penyedia aplikasi untuk mengawasi para mitranya.

"Dalam implementasinya, Kemenhub juga akan mendorong peran aktif perusahaan aplikator dalam memastikan kendaraan yang digunakan mitra pengemudi memenuhi persyaratan keselamatan," kata Menhub. 

Bentuk pengawasan tersebut mencakup pemantauan rutin kondisi armada, kelengkapan aspek keselamatan, pelatihan berkala bagi pengemudi, hingga penerapan sanksi bagi yang membandel. Selain itu, sistem pencatatan dan pemantauan transaksi perjalanan secara akuntabel wajib diterapkan agar seluruh perjalanan dapat dilacak dengan aman.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keseimbangan ekosistem industri agar kebijakan baru tidak memberatkan pelaku usaha maupun pengemudi.

"Kemenhub menilai pengawasan layanan transportasi online membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi," tuturnya.

Proses penyusunan aturan terus dimatangkan dengan mempertimbangkan dinamika pasar, perlindungan mitra kerja, keselamatan penumpang, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

"Kita usahakan secepat mungkin revisi UU LLAJ ini rampung, karena ini kan masuk dalam Prolegnas 2026, jadi harapannya tahun ini bisa segera diselesaikan. Harapan kami 2026 ini bisa selesai, sehingga bisa dilaksanakan pada 2027," kata Menhub.