Tarik Investasi, HKI Usul Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Industri

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk mendorong realisasi RPJMN dan PSN di Indonesia.

Hal ini dalam rangka memperkuat implementasi agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Inisiatif tersebut digaungkan HKI bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, dan Kementerian/Lembaga Terkait Lainnya

Pembentukan tim ini merupakan langkah strategis untuk memastikan akselerasi realisasi investasi, percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Tim Percepatan dimaksudkan sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat operasional dan solutif, guna mengurai berbagai hambatan struktural dalam pengembangan industri nasional, antara lain terkait perizinan, kepastian regulasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyediaan energi, kesiapan infrastruktur, serta penataan ruang dan lahan industri.

HKI menegaskan bahwa kawasan industri merupakan episentrum transformasi ekonomi nasional, tempat di mana investasi diwujudkan menjadi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, HKI mendorong agar pembentukan Tim Percepatan ini diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Presiden Prabowo Subianto, bersama para menteri terkait, sebagai simbol kepemimpinan langsung negara dalam mengawal percepatan investasi dan industrialisasi nasional.

Penandatanganan komitmen tersebut diharapkan mencakup kesepakatan strategis untuk:

1. Mempercepat realisasi investasi berskala nasional dan global

2. Mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%

3. Mempercepat implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN)

4. Mengawal pelaksanaan RPJMN secara terukur dan berdampak nyata

5. Mengurai bottleneck struktural sektor industri

6. Memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional

HKI menyampaikan optimisme bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki momentum historis untuk melakukan lompatan besar dalam industrialisasi dan transformasi ekonomi. 

“Target pertumbuhan ekonomi 8% merupakan visi strategis Presiden untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global. HKI optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi kebijakan, kepemimpinan yang kuat, dan percepatan eksekusi di lapangan,” ujar Akhmad Ma’ruf.

HKI menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha kawasan industri akan menjadi kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembentukan Tim Percepatan ini, HKI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi besar Presiden: Indonesia yang berdaulat secara industri, berdaya saing global, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut positif langkah pemerintah yang memulai sidang debottlenecking dan dipimpin langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai upaya konkret untuk menindaklanjuti berbagai hambatan struktural yang selama ini dihadapi pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan industri nasional.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Akhmad Ma’ruf Maulana, menilai kebijakan debottlenecking mencerminkan pendekatan baru pemerintah yang lebih responsif dan solutif terhadap persoalan riil di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan, perizinan, dan perdagangan. Ketiga aspek tersebut selama ini menjadi titik hambat utama dalam realisasi investasi dan ekspansi industri di berbagai kawasan industri di Indonesia.

“Bagi dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga kepastian dalam implementasi. Sidang debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan hambatan investasi diselesaikan secara lintas sektor dan tidak berlarut-larut,” ujar Akhmad Ma’ruf Maulana, Selasa (23/12/2025).

Sebagai asosiasi yang menaungi pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia, HKI memandang upaya debottlenecking sebagai langkah strategis yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap percepatan investasi.

Menurut Ma’ruf, setidaknya terdapat empat manfaat utama dari kebijakan ini, yakni mempercepat implementasi investasi di kawasan industri, meningkatkan kepastian regulasi dan prosedur operasional, mendorong sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam menyelesaikan persoalan secara cepat dan transparan, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja pada 2026.

Lebih lanjut, HKI menekankan bahwa debottlenecking idealnya tidak berhenti pada penyelesaian kasus administratif per kasus. Kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan reformasi proses jangka panjang, sehingga hambatan serupa tidak terus berulang dan iklim usaha menjadi semakin efisien serta kompetitif.

“Debottlenecking akan jauh lebih berdampak apabila diikuti dengan perbaikan sistem dan prosedur yang bersifat permanen. Di sinilah pentingnya menjadikan temuan-temuan dari sidang debottlenecking sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan,” kata Ma’ruf.

HKI menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam proses tersebut, termasuk dengan menyampaikan masukan berbasis pengalaman lapangan dari pengelola kawasan industri dan pelaku usaha.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia industri diyakini akan menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.