Menteri PU Usul Tambah Anggaran Pasca Bencana jadi Rp 74 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tengah memproses usulan untuk menambah alokasi anggaran pasca bencana di Sumatera menjadi sebesar Rp 74 triliun. Untuk perbaikan infrastruktur di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pasca terhantam bencana.

Jumlah itu naik dari estimasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono sebesar Rp 51,8 triliun.

"Sebetulnya rencana proposal kita itu hampir Rp 74 (triliun) lah, sebenarnya," ujar Dody dalan sesi jumpa media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Hanya saja, penambahan anggaran itu perlu melewati persetujuan dewan pengarah, yang melibatkan beberapa menteri koordinator (Menko) seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Menko IPK.

"Setelah dewa-dewa itu semua setuju, baru kemudian kita memohonkan anggaran kepada Menteri Keuangan. Jadi per hari ini surat sudah kita siapkan," ungkap dia.

Selain itu, Kementerian PU juga perlu membuat rencana induk soal proyeksi alokasi anggaran itu. Dengan turut mengumpulkan pengesahan dari tiap pejabat eselon I terkait.

"Karena rencana induk sebetulnya sudah selesai, tinggal para dirjen ini kan banyak juga yang di lapangan. Jadi ngejar-ngejar tanda tangan mereka semua aja," kata Dody.

Tambahan Anggaran untuk Apa?

Usulan anggaran itu naik dari Rp 51,8 triliun menjadi sekitar Rp 74 triliun. Lantaran Kementerian PU menghitung adanya tambahan kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti sabo dam.

Adapun sabo dam merupakan bangunan pengendali sedimen yang dirancang untuk menahan lahar vulkanik dan material aliran deras semisal banjir bandang di sungai. Sehingga mengurangi risiko bencana dan melindungi wilayah hilir serta pertanian.

"Kenapa nambah dari Rp 51 (triliun)? Karena tadi itu harus bikin sabo dam, tambahan sabo dam baru, banyak tuh di Gayo Luwes (Aceh)," jelas Dody.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Diketahui, saat ini Mendagri Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Di awal penugasannya, Tito langsung tancap gas menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.

Mendagri menyampaikan, pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pemetaan tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Langkah ini juga melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan]," ujar Mendagri.

Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan lapangan, Mendagri menekankan beberapa langkah prioritas. Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Menurutnya, pengerahan tambahan personel TNI dan Polri sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.

Selain dari TNI dan Polri, dukungan penambahan personel juga dapat dilakukan oleh sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya. Langkah ini seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.

“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegasnya.

Kedua, Mendagri menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Ia juga mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.

“Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelasnya.

Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Mendagri mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi termasuk bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Lansung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan. Ia juga menekankan perlunya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.

Di lain sisi, Mendagri menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh untuk menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas.

Dirinya juga bakal meninjau daerah terdampak di Aceh seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Peninjauan juga bakal dilakukan ke daerah terdampak di wilayah Sumut dan Sumbar.

“Makin detail [datanya] kita akan makin tepat [penanganannya], kita mau bergerak,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.