RDG Bank Indonesia Dihadiri Anak Buah Purbaya, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia kali ini berlangsung berbeda dari biasanya. Pasalnya, rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang mewakili Menteri Keuangan.

Perry menjelaskan, kehadiran Suahasil dalam RDG BI merupakan tindak lanjut dari undangan resmi yang disampaikan Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan.

"Dapat kami informasikan juga sesuai dengan undangan kami kepada Menteri Keuangan pada Rapat Dewan Gubernur hari ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Pak Suahasil Nazara," kata Perry dalam RDG Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Dalam pelaksanaannya, Wamenkeu hadir dengan membawa surat kuasa dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

"(Wamenkeu Suahasil Nazara) yang hadir dalam rapat Dewan Gubernur dengan surat kuasa dari Menteri Keuangan sesuai undang-undang Bank Indonesia atas undangan kami," ujarnya.

Menurut Perry, partisipasi perwakilan Kementerian Keuangan tersebut menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi kebijakan. Sinergi yang semakin erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Ini sebagai bentuk komitmen kami bersama koordinasi sinergi yang semakin erat antara kebijakan moneter BI dengan kebijakan fiskal Pemerintah," ujarnya.

Adapun Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 16-17 Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%," ujar Perry.

Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pelonggaran kebijakan makroprudensial diperkuat dengan meningkatkan efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan dalam mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah.

"Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran," pungkasnya.