Kantor Wapres di IKN Selesai Dibangun pada Akhir Desember 2025

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap satu (2022-2025) yang ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mencapai 97 persen. Seiring hal itu, Pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bakal selesai secara fisik pada akhir Desember 2025.

Demikian disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/12/2025).

“Secara fisik Kantor Wapres akan selesai pada akhir Desember 2025,” ujar Basuki.

"Kemudian dilanjutkan dengan proses pengisian perabot (furniture) Kantor Wapres," tambahnya.

Secara keseluruhan kemajuan pembangunan IKN tahap satu (2022-2025) yang ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tercatat mencapai 97 persen.

Pembangunan infrastruktur dasar dan sejumlah bangunan kunci fase pertama, jelas dia, termasuk Masjid, Kantor Wapres, sekolah, dan pasar, telah mencapai 97 persen.

Basuki menuturkan, akhir tahun 2025 selesai semua karena hanya tinggal Masjid dan Kantor Wapres, fasilitas penunjang kehidupan, seperti sekolah dan pasar, juga dipastikan rampung pada Desember 2025.

Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan dan perpindahan pusat administrasi negara menuju Ibu Kota Politik 2028.

"Dengan penyelesaian pembangunan tahap satu akhir tahun ini, IKN siap memasuki babak baru pembangunan yang lebih kompleks dan strategis," ujar dia.

Target sampai akhir 2025 mencakup seluruh infrastruktur dasar dan beberapa bangunan kunci, Otorita IKN komitmen melakukan percepatan pembangunan calon ibu kota Indonesia, demikian Basuki Hadimuljono.

Sebelumnya, Pemerintah berencana mengubah status bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Bandara IKN Kalimantan Timur untuk penerbangan komersial. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Achmad Setiyo Prabowo mengatakan, keputusan mengubah status bandara didasari berbagai pertimbangan strategis.

Salah satunya adalah sebagai bagian dari upaya membuka aksesibilitas dan meningkatkan mobilitas masyarakat menuju kawasan inti pemerintahan baru tersebut.

"Pertimbangannya banyak faktor. Yang paling umum pertimbangan untuk pergerakan penumpang dari dan menuju IKN. Juga pertumbuhan perekonomian di sekitar situ," kata Setiyo di Bogor, dikutip Jumat, (12/12/2025).

Dia menilai, perubahan status itu peluang maskapai untuk membuka penerbangan ke IKN akan semakin luas. 

"Dengan perubahan status menjadi bandara umum, mudah-mudahan mengundang investor yang akan masuk ke sana," ucap Setiyo.

Menurut dia, infrastruktur bandara di IKN telah siap difungsikan. Bahkan, kondisi lapangan pun tidak ada kendala. 

"Sudah siap. Bahkan saya kemarin sempat meninjau, jadi tidak ada masalah," kata dia. 

Namun begitu, operasional bandara di IKN bergantung pada revisi Peraturan Presiden. 

"Dalam proses menunggu Peraturan Presiden. Otoritas IKN sedang merevisi Perpres, salah satunya terkait dengan bandara ini," ujarnya. 

Setiyo mengaku belum bisa memastikan Perpres terkait bandara IKN ini rampung. "Saya belum bisa menjawab. Karena Perpres itu ada tahapannya, ada fase harmonisasi dan lainnya," kata dia. 

Terkait Pemerintah Malaysia akan membuka rute penerbangan ke IKN, Setyo membenarkan hal itu. 

"Kalau penjajakan memang iya, tetapi sampai dengan saat ini belum ada yang formal. Maksudnya belum ada legal formalnya. Baru diskusi-diskusi informal saja," tegas dia.