CPNS 2026: Hal Ini Jadi Pertimbangan Kementerian PANRB Sebelum Pembukaan Seleksi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) masih harus menghitung kebutuhan dari seluruh instansi. Hal tersebut akan menjadi acuan untuk pembukaan seleksi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau CPNS 2026.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini pada Kamis, 11 Desember 2025, dikutip Senin (15/12/2025).

Usai ada 48 kementerian dan lembaga yang ditetapkan, Rini meminta seluruhnya menyetorkan kebutuhan pegawainya. Bukan hitungan biasa, tapi kebutuhan sejalan dengan peta jalan 5 tahun ke depan.

"Tentunya untuk tahun 2026, karena kementeriannya sudah ada 48 kementerian. Saya sudah meminta mereka untuk melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan strategi 5 tahun ke depan," ujar Rini.

Hitungan kebutuhan tersebut akan menjadi acuan terhadap proses rekrutmen nantinya. Rini bilang, setelah kebutuhan itu dihitung, maka bisa memastikan adanya pengurangan atau penambahan pegawai di setiap unitnya.

"Jadi kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positif growth terhadap jabatan-jabatan tentu. Apakah ada harus minus growth atau memang harus tetap seperti itu. Dan itu tentunya disesuaikan dengan Asta Cita dari Bapak Presiden, program-program Bapak Presiden," kata dia.

Rini menegaskan, seluruh kementerian/lembaga, baik yang baru maupun yang telah berjalan untuk bisa menyiapkan kebutuhannya. "Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa, begitu. Kita tunggu ya," Rini menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini mengatakan pemerintah daerah belum menyelesaikan penetapan surat keputusan (SK) pegawainya. Hal ini turut berdampak pada penetapan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS.

Rini mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan SK yang tertunda untuk masa penerimaan 2024 lalu. Termasuk SK pegawai paruh waktu maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Ini saya kan baru menyelesaikan, masih banyak yang belum mendapat SK juga dari instasi pemerintah," kata Rini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Rini menjelaskan, tenggat waktu sebelumnya ditetapkan pada Oktober 2025. Namun, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum menerbitkan SK pegawai paruh waktu maupun PPPK.

"Kemarin targetnya tanggal Oktober. Dan itu banyak Pemda yang belum menetapkan SK-nya. Khusus untuk yang paruh waktu maupun PPPK," jelasnya.

Sementara itu, pembukaan pendaftaran CPNS 2026 masih harus menunggu selesainya penetapan tadi dan penghitungan formasi ke depannya. Termasuk adanya penambahan jumlah kementerian hingga kebutuhan pegawainya.