Dedolarisasi Jadi Biang Kerok Inflasi Emas di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lonjakan harga emas di tingkat internasional menjadi pemicu utama inflasi pada kelompok perawatan pribadi di Indonesia.

Menurut Tito, peningkatan tajam harga tersebut dipicu oleh pergeseran strategi cadangan aset global yang kini menjauhi dolar Amerika Serikat (AS), atau dikenal sebagai fenomena dedolarisasi.

Pernyataan ini disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

"Terjadi kenaikan harga emas yang sangat tinggi di tingkat internasional. Ada semacam paradigma atau fenomena dedolarisasi saat ini," kata Tito Karnavian.

Alasan Negara Besar Beralih ke Emas

Tito menjelaskan bahwa ketegangan geopolitik menjadi katalis utama di balik pergeseran ini. Sejumlah negara besar mulai mengalihkan simpanan mata uang mereka ke aset aman seperti emas. Ia mencontohkan pembekuan cadangan dolar Rusia sebagai salah satu pemicu utama.

"Negara-negara besar, terutama Rusia yang di-freeze (dibekukan) simpanan-simpanan dolarnya, membuat mereka beralih kepada simpanan lain, yaitu emas," jelasnya.

Situasi ini kemudian memicu negara-negara besar lainnya yang memiliki perbedaan pandangan politik dengan AS, seperti Tiongkok, India, dan Brasil, untuk membeli emas secara besar-besaran. Peningkatan permintaan global inilah yang kemudian tercermin dalam kenaikan harga emas dunia.

"Ini memicu seluruh dunia. Karena harganya naik, otomatis banyak masyarakat yang beli emas untuk safe haven, untuk investasi, termasuk di Indonesia. Itu pendorong utama inflasi kita. Jadi, ini faktor luar, eksternal, bukan faktor internal," tegas Tito.

Meskipun terdapat tekanan dari faktor eksternal, Tito menuturkan bahwa inflasi nasional Indonesia sepanjang tahun 2025 masih berada pada angka 2,65 persen. Angka ini dinilai masih terjaga dan berada dalam batas aman yang ditetapkan pemerintah.

Tito menjelaskan bahwa target inflasi nasional berada pada rentang ideal 1,5-3,5 persen. Inflasi yang terlalu rendah dinilai dapat merugikan produsen, seperti petani dan nelayan, karena tidak dapat menutup biaya operasional (cost operational). Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi akan menekan daya beli konsumen.

"Karena Indonesia bukan hanya negara konsumen, tapi juga negara produsen. Kita memiliki petani yang banyak, memiliki nelayan, memiliki pabrik-pabrik produksi yang mereka harus menutup cost operasionalnya," ujarnya.

Angka inflasi 2,65 persen tersebut juga menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif kuat dibandingkan negara-negara lain, termasuk anggota G20 dan ASEAN.

"Angka yang rendah belum tentu berarti bagus karena kalau rendahnya karena demand (permintaan), daya beli masyarakat menurun, itu buruk," ucapnya.

Ia memberikan contoh, beberapa negara seperti Thailand dan Timor Leste sedang mengalami tekanan ekonomi berat, sebagian diakibatkan gejolak politik dan pertumbuhan ekonomi yang minus. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas angka inflasi Indonesia saat ini patut diapresiasi.