KPK Temukan Tambang Ilegal Dekat Mandalika, Bahlil: Proses Hukum Saja

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal temuan tambang emas ilegal di dekat kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia meminta tambang ilegal itu langsung diproses hukum.

Temuan tambang ilegal ini mulanya diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu menyebut produksinya bisa mencapai 3 kilogram (kg) emas per hari. 

"Begini (Kementerian) ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, proses hukum saja," kata Bahlil merespons soal temuan tambang emas ilegal, di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Bahlil sendiri mengaku belum mendapat laporan lengkap soal temuan tambang emas ilegal dekat Manadalika tersebut.

Namun, dia menegaskan penanganan tambang tak berizin menjadi ranah aparat penegak hukum. Pada konteks ESDM, bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.

"Proses hukum! Saya belum dapet laporan. gini ya, kita clear saja, ESDM mengawasi, pengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun Gakkum, ya, proses hukum aja. Kita juga enggak mau terlalu main-main lah urus negara ini ya," tutur dia.

Temuan KPK

Sebelumnya, Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria mengungkap temuan tambang emas ilegal. Dia menunjukkan sebuah foto udara di kawasan Lombok, NTB.

"Ini hanya 1 jam dari Mandalika, adanya di Lombok. ini tambang emas ilegal, 3 kg satu hari, kita ambil dengan drone," ungkap Dian dalam Minerba Convex 2025, beberapa waktu lalu.

Dia mengaku telah menjalin koordinasi dengan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM. Namun, diakui Dian, kalau penegakannya tidak mudah.

"Kami koordinasi langsung dengan Ditjen Gakkum, tapi tidak mudah penegakan hukum di sini, sangat tidak mudah, dan yang seperti ini banyak," sambungnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah terkait untuk menindak tambang ilegal di dekat Mandalika, Nusa Tenggara Barat, yang dinilai bisa produksi tiga kilogram emas satu hari.

"Kami dorong yang punya kewenangan untuk tegakkan aturan,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025), mengutip Antara.

Menurut Dian, bila pemerintah dengan tugas dan fungsi terkait tidak menindak tambang ilegal tersebut, maka KPK akan menegakkannya.

"Kalau dia tidak tegakkan, ya kami tegakkan. Bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja. Itu yang selama ini banyak terjadi,” katanya.

Ia melanjutkan, “Mereka tidak berani menagih karena itu mungkin ada beking-bekingnya atau mereka memang menikmati.”