Banggar Tolak Usul Otorita IKN Tambah Anggaran Rp 14,9 Triliun di 2026

Liputan6.com, Jakarta Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usul tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 14,92 triliun dalam RAPBN 2026.

Keputusan itu dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah, Senin (15/9/2025).

Tak hanya Otorita IKN, Banggar juga menolak usulan tambah anggaran 2026 dari 5 mitra kerja lain, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman RI.

Dalam hal ini, Kementerian PANRB meminta tambahan Rp 80,4 miliar, BKN Rp 500 miliar, LAN Rp 55,6 miliar, ANRI Rp 148,1 miliar, dan Ombudsman Rp 199,3 miliar.

"Namun demikian, kita dapat surat dari Banggar tertanggal 11 September 2025 terkait penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025. 8 mitra kerja kita berdasarkan surat ini tidak mendapatkan tambahan apapun dari usulan tambahan yang diajukan," kata Zulfikar.

Dengan demikian, Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu anggaran 2026 untuk Kementerian PANRB sebesar Rp 392,98 miliar, BKN Rp 639,46 miliar, LAN Rp 293,34 miliar, ANRI 279,33 miliar, Ombudsman RI Rp 251,97 miliar, dan Otorita IKN Rp 6,22 triliun.

Di luar APBN, Otorita Ibu IKN sebelumnya telah menerima kunjungan resmi dari Pemerintah Provinsi Anhui, China. Sebagai langkah awal bagi Pemerintah Anhui untuk menjajaki peluang investasi, khususnya di sektor infrastruktur dan perumahan di IKN.

Anhui merupakan salah satu provinsi di China yang memiliki keunggulan di industri manufaktur dan semen. Anhui juga berperan dalam pembangunan transportasi modern, termasuk keterlibatannya pada produksi sarana Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh).

Deputy Director-General, Department of Housing and Urban-Rural Development of Anhui Province, Liu Xiaohua, mengungkapkan kesiapan provinsinya untuk membuka jalur kerja sama yang lebih luas.

"Saat ini di Provinsi Anhui terdapat banyak pengusaha besar yang bergerak di bidang manufaktur dan sektor lainnya. Harapannya, melalui penjajakan investasi hari ini, kami dapat mempelajari lebih dalam potensi yang ada di IKN serta menghadirkan investor yang tepat dari Anhui untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN," ujar Liu beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menegaskan, IKN membuka peluang investasi seluas-luasnya.

"Saat ini sudah ada sejumlah investor dari Tiongkok yang menanamkan modal di sektor perhotelan. Kami menyambut baik minat dari Provinsi Anhui, terutama pada investasi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga tinggi," kata Sudiro Roi.